Polisi Harus Tangkap Aktor Pemalsuan Tanda Tangan Anies-Sandi
Polisi Harus Tangkap Aktor Pemalsuan Tanda Tangan Anies-Sandi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendesak kepolisian mengusut tuntas pelaku pemalusan tanda tangan Anies-Sandi pada surat kontrak politik serta penyebar isu hoax tersebut.
Sebelumnya, isu hoax menimpa Anies-Sandi berupa surat pernyataan kontrak politik antara pasangan nomoro urut tiga tersebut dengan tigaormas yang akan menerapkan syariat Islam di Jakarta.
"Menjelang pencoblosan final Pilgub DKI, kembali Anies-Sandi diterpa berita fitnah alias hoax. Jadi inilah salah satu bukti paling anyar bagaimana Pilgub DKI telah dicemari dengan limbah fitnah," kata Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis pada Minggu (19/3/2017).
Menurut Hidayat Nur Wahid, perilaku seperti ini bisa terjadi ketika prinsip penghormatan kepada agama dan tokoh agama diabaikan. Malah penistaan agama dan mempermalukan tokoh agama dibiarkan tanpa penghukuman.
"Akibatnya machivelisme merajalela, dan fitnah yang kasarpun dilakukan juga seperti palsukan tandatangan Pak Anis dan Sandi dalam apa yang disebut 'aqad ittifaq pelaksanaan syariah tersebut'," ungkapnya.
Hidayat Nur Wahid meminta polisi mengusut aktor dibalik pemalsuan tandatangan Anis-Sandi dan penyebaran berita hoax tersebut. "Agar rakyat Jakarta masih percaya bahwa polisi benar-benar mengayomi masyarakat, netral dan tak berpihak, juga agar demokrasi melalui pilgub di Jakarta ini tak berubah jadi democrazy," tegasnya.
Hidayat Nur Wahid menilai, fitnah seperti ini tak berguna dan berpengaruh pada elektabilitas Anies-Sandi. Sebab rakyat Jakarta sudah hafal karena berulangkali Anies-Sandi dilaporkan dan difitnah tapi selalu terbukti itu hanyalah fitnah alias berita bohong.
"Sekalipun dan karenanya fitnah tersebut tak pengaruhi negatif pada elektabilitas Anies-Sandi, tapi budaya memfitnah dan sebar fitnah jelas tak postitif untuk kembangkan budaya politik beretika dan berkualitas agar dapat hadirkan pemimpin beretika dan berkualitas juga," jelasnya.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, negara sudah kucurkan triliunan rupiah, jangan sampai hasil Pilgub DKI hanyalah pemimpin rendahan karena didukung oleh proses fitnah dan pelanggaran hukum yang dibiarkan.
Sebelumnya, isu hoax menimpa Anies-Sandi berupa surat pernyataan kontrak politik antara pasangan nomoro urut tiga tersebut dengan tigaormas yang akan menerapkan syariat Islam di Jakarta.
"Menjelang pencoblosan final Pilgub DKI, kembali Anies-Sandi diterpa berita fitnah alias hoax. Jadi inilah salah satu bukti paling anyar bagaimana Pilgub DKI telah dicemari dengan limbah fitnah," kata Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis pada Minggu (19/3/2017).
Menurut Hidayat Nur Wahid, perilaku seperti ini bisa terjadi ketika prinsip penghormatan kepada agama dan tokoh agama diabaikan. Malah penistaan agama dan mempermalukan tokoh agama dibiarkan tanpa penghukuman.
"Akibatnya machivelisme merajalela, dan fitnah yang kasarpun dilakukan juga seperti palsukan tandatangan Pak Anis dan Sandi dalam apa yang disebut 'aqad ittifaq pelaksanaan syariah tersebut'," ungkapnya.
Hidayat Nur Wahid meminta polisi mengusut aktor dibalik pemalsuan tandatangan Anis-Sandi dan penyebaran berita hoax tersebut. "Agar rakyat Jakarta masih percaya bahwa polisi benar-benar mengayomi masyarakat, netral dan tak berpihak, juga agar demokrasi melalui pilgub di Jakarta ini tak berubah jadi democrazy," tegasnya.
Hidayat Nur Wahid menilai, fitnah seperti ini tak berguna dan berpengaruh pada elektabilitas Anies-Sandi. Sebab rakyat Jakarta sudah hafal karena berulangkali Anies-Sandi dilaporkan dan difitnah tapi selalu terbukti itu hanyalah fitnah alias berita bohong.
"Sekalipun dan karenanya fitnah tersebut tak pengaruhi negatif pada elektabilitas Anies-Sandi, tapi budaya memfitnah dan sebar fitnah jelas tak postitif untuk kembangkan budaya politik beretika dan berkualitas agar dapat hadirkan pemimpin beretika dan berkualitas juga," jelasnya.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, negara sudah kucurkan triliunan rupiah, jangan sampai hasil Pilgub DKI hanyalah pemimpin rendahan karena didukung oleh proses fitnah dan pelanggaran hukum yang dibiarkan.
(whb)
Explore More