DPW PPP DKI Pimpinan Lulung Deklarasi Dukungan ke Pasangan Anies-Sandi
A
A
A
JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta nomor urut tiga Anies-Sandi mendapatkan dukungan dari DPW PPP DKI Jakarta pimpinan Abraham Lunggana (Lulung) yang merupakan PPP pimpinan Djan Faridz.
Deklarasi yang dipusatkan di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Buaran, Jakarta Timur, Lulung menegaskan program KJP, KJS dan PPSU tetap dilanjutkan jika Anies-Sandi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Bahkan, kata Lulung, dirinya memiliki cara unik untuk meyakinkan masyarakat terkait program itu. Dia menunjuk seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, salah satunya Muhammad Taufik dari Gerindra dan beberapa anggota wakil rakyat lain.
"Kata siapa akan berhenti, meskipun ganti gubernur KJP, KJS dan program lainnya akan tetap lanjut bahkan lebih baik. Inilah wakil rakyat yang concern kepada rakyat dan mereka juga yang menyetujui program KJP, KJS, PPSU dan lainnya," ungkapnya.
Dengan terjalinnya hubungan harmonis pihak eksekutif dan legislatif, lanjut Lulung, penentu kebijakan bukan di tangan gubernur saja. Lembaga legislatif, yakni DPRD DKI Jakarta akan ikut merumuskan dan mengesahkan anggaran program."Uangnya juga bukan uang gubernur melainkan uang pajak dari kita semua," ujarnya.
Setelah memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak politik antara tokoh masyarakat, ulama dan paslon. Dalam kontrak politik itu salah satu poinnya menyebutkan Anies-Sandi akan tetap melanjutkan program rakyat.
Deklarasi yang dipusatkan di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Buaran, Jakarta Timur, Lulung menegaskan program KJP, KJS dan PPSU tetap dilanjutkan jika Anies-Sandi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Bahkan, kata Lulung, dirinya memiliki cara unik untuk meyakinkan masyarakat terkait program itu. Dia menunjuk seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, salah satunya Muhammad Taufik dari Gerindra dan beberapa anggota wakil rakyat lain.
"Kata siapa akan berhenti, meskipun ganti gubernur KJP, KJS dan program lainnya akan tetap lanjut bahkan lebih baik. Inilah wakil rakyat yang concern kepada rakyat dan mereka juga yang menyetujui program KJP, KJS, PPSU dan lainnya," ungkapnya.
Dengan terjalinnya hubungan harmonis pihak eksekutif dan legislatif, lanjut Lulung, penentu kebijakan bukan di tangan gubernur saja. Lembaga legislatif, yakni DPRD DKI Jakarta akan ikut merumuskan dan mengesahkan anggaran program."Uangnya juga bukan uang gubernur melainkan uang pajak dari kita semua," ujarnya.
Setelah memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak politik antara tokoh masyarakat, ulama dan paslon. Dalam kontrak politik itu salah satu poinnya menyebutkan Anies-Sandi akan tetap melanjutkan program rakyat.
(pur)