Jelang Pilgub DKI, Pemprov Diminta Tunda Pencairan KJP

JAKARTA - Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno meminta Pemprov DKI Jakarta tidak mencairkan bantuan sosial menjelang Pilgub DKI putaran kedua. Bila itu dilakukan membuat masyarakat berpikir lain dan termasuk kampanye terselubung.

"Sebaiknya tidak dicairkan dahulu, karena akan berdampak negatif," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi M Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug Nomor 6, Menteng, Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2017).

Taufik menjelaskan, informasi mengenai pencairan bantuan sosial tersebut diperoleh berdasarkan laporan. "Bansos berupa pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di wilayah Jakarta Selatan. Tapi Wali Kota Jakarta Selatan saya telepon katanya tidak mengetahui hal itu," ujarnya.

Taufik menegaskan pencairan bansos KJP tersebut melanggar aturan karena seharusnya dicairkan di sekolah, pada kasus itu dicairkan di kelurahan. Selain itu, Bank DKI yang mencairkan juga diduga melakukan pelanggaran karena pencairan dilakukan di hari Minggu.

"Saya minta bidang hukum untuk melaporkan. Memang aneh-aneh menjelang Pilgub DKI. Saya minta stop tindakan yang melukai demokrasi," tutupnya.