Program Populis Berbau Politis, Sekda: Kerjaan Saya Numpuk
Program Populis Berbau Politis, Sekda: Kerjaan Saya Numpuk
A
A
A
JAKARTA - Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2017 Rp70,01 triliun sudah dilakukan. Sejumlah program populis akan digelontorkan kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. Menurutnya, informasi program sosial Rencana Pemprov DKI sampai April 2017, di antaranya yakni pembagian beras sejahtera (Rastras), Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membeli daging Rp 35.000,-/kilo dan ayam Rp8.000,-/ekor.
Kemudian, pencairan KJP pada April, Program Keluarga harapan (PKH) akan muncul di Maret, bantuan modal nelayan Maret April akan turun, Bansos untuk masjid dan musala akan cair di April bersamaan dengan honor guru itu merupakan program pro rakyat yang tidak boleh ditunda.
"Semua program yang ada segera dikerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini program pro rakyat tidak boleh tunda," kata Saefullah melalui pesan singkatnya, Kamis (23/2/2017).
Kendati demikian, Saefullah enggan menjelaskan lebih jauh perihal bisa atau tidaknya program tersebut ditunda dengan alasan adanya proses Pilgub DKI 2017 pada 19 April karena disinyalir berbau politik. Dia pun meminta agar awak media mengeceknya kepada pihak yang mengeluarkan surat edaran tersebut.
"Surat edaran belum sampai ke saya. Maaf kerjaan saya lagi menumpuk," kata Saefullah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. Menurutnya, informasi program sosial Rencana Pemprov DKI sampai April 2017, di antaranya yakni pembagian beras sejahtera (Rastras), Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membeli daging Rp 35.000,-/kilo dan ayam Rp8.000,-/ekor.
Kemudian, pencairan KJP pada April, Program Keluarga harapan (PKH) akan muncul di Maret, bantuan modal nelayan Maret April akan turun, Bansos untuk masjid dan musala akan cair di April bersamaan dengan honor guru itu merupakan program pro rakyat yang tidak boleh ditunda.
"Semua program yang ada segera dikerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini program pro rakyat tidak boleh tunda," kata Saefullah melalui pesan singkatnya, Kamis (23/2/2017).
Kendati demikian, Saefullah enggan menjelaskan lebih jauh perihal bisa atau tidaknya program tersebut ditunda dengan alasan adanya proses Pilgub DKI 2017 pada 19 April karena disinyalir berbau politik. Dia pun meminta agar awak media mengeceknya kepada pihak yang mengeluarkan surat edaran tersebut.
"Surat edaran belum sampai ke saya. Maaf kerjaan saya lagi menumpuk," kata Saefullah.
(mhd)
Explore More