Soal Penistaan Agama, Politikus PDIP Tuding SBY Lakukan Intervensi

JAKARTA - ‎Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menilai proses hukum Ahok harus dijalankan dalam kasus dugaan penistaan agama dikritik. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menilai SBY telah mengintervensi proses hukum dengan melontarkan pernyataan demikian.

"Pernyataan SBY terkait proses hukum Pak Ahok adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum," ujar Charles di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2016). Dia menambahkan, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri sedang menjalankan proses hukum terhadap kasus itu saat ini.

Bahkan, lanjut dia, Ahok sudah mendatangi Bareskrim Polri beberapa hari yang lalu.‎ "Jadi klaim SBY bahwa Ahok tidak tersentuh itu tidak berdasar dan bisa dilihat sebagai upaya melakukan intervensi dengan melakukan agitasi di ruang publik," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Dia berpendapat, SBY sebagai tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Presiden seharusnya berdiri di atas semua golongan dan menjadi penyejuk. Dia mengungkapkan, pernyataan SBY hari ini ‎terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukkan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilgub DKI yang diketahui putra sulung yang bersangkutan ikut menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

"Ini bertolak belakang dengan apa yang sedang berupaya dibangun oleh pak Prabowo dan Pak Jokowi," imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah negarawan sejati.

"Bahkan saya sepakat dengan apa yang disampaikan rekan saya bang Ruhut kemarin bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah demokrat sejati," katanya.‎ Beda halnya, lanjut dia, dengan SBY yang melakukan roadshow politik melalui pertemuan dengan Menkopolhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Dia berpendapat, pertemuan SBY dengan JK maupun Wiranto hanyalah pencitraan dan framenya lebih ke klarifikasi personal. "Meskipun akhirnya itu terbantahkan sendiri dengan pernyataan SBY hari ini," ungkapnya.

Dirinya justru menuding bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) SBY yang mendegradasi mental rakyat Indonesia menjadi pragmatis dan transaksional, melupakan akar sejarah budaya bangsa yang berpegang pada gotong royong.

"Indonesia bukan hanya Jakarta, jadi janganlah para tokoh nasional hari ini menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada di jakarta dengan merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.