Gerakan Basmi Tikus Berbayar, DKI Siapkan Rp80 Juta
Gerakan Basmi Tikus Berbayar, DKI Siapkan Rp80 Juta
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelontorkan uang sebesar Rp80 juta untuk menjalankan gerakan basmi tikus berbayar. Anggaran ini sedianya akan dipakai untuk membayar tikus hasil tangkapan warga yang dihargai satu ekor Rp20.000.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut jika bawahannya, Asisten Pembangunan sedang menyusun prosedur tetap (Protap) untuk mekanisme dan sosialisasi program ini. sosialisasi mekanisme GBT. Sementara untuk anggaran bisa saja ditingkatkan nantinya.
"Yang Rp80 juta yang ada di Biro Umum, kami akan cek. Bayangkan kalau Rp80 juta, belum lagi dari Dinas Kelautan Pertanian. Makanya kami lagi sisir mana yang memungkinkan (anggarannya) untuk pembasmi hama," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 20 Oktober 2016.
Djarot mengatakan, jika sosialiasi program ini akan dilanjutkan ke tingkat Kelurahan. Mantan Wali Kota Blitar ini memastikan jika ada syarat yang harus dipenuhi bagi warga untuk mendapatkan uang supaya tidak disalahgunakan.
"Beberapa persyaratan saya bilang itu harus tikusnya tikus got, bukan tikus rumah. Jangan sampai buru tikus rumah orang masuk ke rumah-rumah, enggak boleh itu. Kalau rumah itu tanggung jawab yang punya rumah," kata mantan Anggota DPR-RI itu.
Kemudian, Pemprov DKI melarang warga menggunakan senjata saat memburu tikus. "Yang ketiga, tidak boleh pakai racun tikus, makanya yang perlu dipikirkan adalah perangkap-perangkap. Nanti kalau diracun ini bahaya bisa mati kemana-mana," kata Djarot.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut jika bawahannya, Asisten Pembangunan sedang menyusun prosedur tetap (Protap) untuk mekanisme dan sosialisasi program ini. sosialisasi mekanisme GBT. Sementara untuk anggaran bisa saja ditingkatkan nantinya.
"Yang Rp80 juta yang ada di Biro Umum, kami akan cek. Bayangkan kalau Rp80 juta, belum lagi dari Dinas Kelautan Pertanian. Makanya kami lagi sisir mana yang memungkinkan (anggarannya) untuk pembasmi hama," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 20 Oktober 2016.
Djarot mengatakan, jika sosialiasi program ini akan dilanjutkan ke tingkat Kelurahan. Mantan Wali Kota Blitar ini memastikan jika ada syarat yang harus dipenuhi bagi warga untuk mendapatkan uang supaya tidak disalahgunakan.
"Beberapa persyaratan saya bilang itu harus tikusnya tikus got, bukan tikus rumah. Jangan sampai buru tikus rumah orang masuk ke rumah-rumah, enggak boleh itu. Kalau rumah itu tanggung jawab yang punya rumah," kata mantan Anggota DPR-RI itu.
Kemudian, Pemprov DKI melarang warga menggunakan senjata saat memburu tikus. "Yang ketiga, tidak boleh pakai racun tikus, makanya yang perlu dipikirkan adalah perangkap-perangkap. Nanti kalau diracun ini bahaya bisa mati kemana-mana," kata Djarot.
(mhd)
Explore More