Soal Penertiban, Pemprov DKI Diminta Lebih Manusiawi

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta lebih manusiawi saat melakukan penggusuran di sejumlah kawasan. Selain itu, Pemprov juga diminta untuk lebih dahulu melakukan diskusi dengan warga.

Wakil Ketua DPRD Muhamad Taufik mengatakan, saat ini penggusuran di DKI jauh dari kata manusiawi, banyak warga memiliki KTP DKI ikut tergusur. Terlebih dalam hal ini, Pemprov DKI terkesan menggusur permukiman tanpa rencana.

Kondisi demikian terlihat dari sejumlah pembangunan yang mangkrak seperti Kalijodo dan Luar Batang. Dua kawasan itu, lanjut Taufik, sudah rata dengan tanah, namun pembangunannya tak kunjung dikerjakan.

Menurut Taufik, bila memang alasannya mempercepat pembangunan, tak semestinya mengorbankan masyarakat atau rakyat kecil. Apalagi harus memindahkan tanpa adanya jaminan kesejahteraan, hingga mendapatkan penghasilan.

Lokasi rusunawa, kata Taufik masih jauh dari kata sempurna. Selain lokasinya cukup jauh dan berada di pinggiran Ibu Kota, di lokasi itu, air belum terhubung dengan baik. Belum lagi permasalahan ekonomi, memindahkan kelompok manusia harus juga memikirkan kehidupan ekonomi warganya.

"Pemindahan warga ke rusunawa hanya akan menciptakan masalah baru. Mereka sudah hidup bertahun tahun, tapi karena dirusak penghasilannya, pendapatan mereka juga menjadi terganggu," kata Taufik pada wartawan Senin, 10 Oktober 2016 kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemprov DKI tengah mempercepat pembangunan dan akan melakukan penertiban di beberapa lokasi yang dianggap menjadi masalah, seperti banjir, pemukiman kumuh, hingga ruang terbuka hijau.

Meski memiliki anggaran melimpah, namun lanjut Ahok, DKI tidak akan membantu warga dengan memberikan program cicil rumah terhadap korban gusuran. Alasanya, karena DKI menilai warga tersebut tak mampu membayar cicilan rumah.

"Mereka enggak mungkin bangun rumah satu lantai, dua lantai, karena tanahnya yang mahal," tutur Ahok. Meski demikian, Ahok mengatakan DKI memiliki solusi lain soal penggusuran salah membangun kawasan rusunawa.

Di kawasan itu, masyarakat yang memiliki gaji Rp3 juta akan dibangun unit rusun hingga 36 meter persegi, bila dikomersilkan harganya mencapai 200-250 juta. "Kami mau buat satu model yang kami subdisi habis 80% lebih. Disitu anaknya dapat KJP, naik bus gratis, ada dokter macam-macam. Hanya bayar Rp5-15.000," tutur Ahok.

Di kategori kedua, ada rusunawa dengan harga kost. Lokasi ini akan di bangun di beberapa terminal, stasiun LRT dan MRT. Sementara terhadap masyarakat berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI memberikan kebijakan untuk tidak membayar tanah bangunan, asalkan tanah tersebut tidak dijual ke orang lain, setelah 20-30 tahun. "Nanti pemda bayar dengan harga NJOP," tuturnya.

Sedangkan solusi ke empat, bila ada masyarakat memiliki tanah lebih bisa menjualnya ke DKI. Nantinya Pemprov membeli dengan 2 hingga 2,5 kali lipat. Solusi ini memang masih jmenjadi pembahasan.
"Atau kita kasih tanah lagi, nilainya bisa 2-3 kali," ucapnya.