Jakarta Masih Banjir, Haji Lulung Tantang Ahok

JAKARTA - Pemprov DKI dinilai tebang pilih dalam menertibkan bangunan di bantaran kali. Pemprov pun diminta untuk tidak segan-segan menertibkan bangunan bersertifikat yang berdiri di bantaran kali.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menantang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menertibkan seluruh bangunan di bantaran kali, baik itu bangunan semi permanen ataupun bangunan mewah bersertifikat. Sebab, salah satu cara untuk mengendalikan banjir di Jakarta, seluruh saluran dan kali harus dikembalikan seperti semula.

Selain itu, pria yang akrab di sapa Haji Lulung ini meminta Gubernur Ahok menjalin komunikasi dengan pemerintah kota atau kabupaten penyangga untuk mengendalikan banjir di Jakarta.

"Intinya komunikasi. Saya yakin Gubernur Ahok tidak mampu mengendalikan banjir. Komunikasi Ahok buruk, apalagi ke warga. Ahok selalu tebang pilih dalam melakukan penertiban. Bangunan mewah bersertifikat di tanah negara mana ada yang dibongkar. Jadi Ahok mampunya gusur warga kecil saja," kata Lulung saat dihubungi pada Jumat, 9 September 2016 kemarin.

Lulung menjelaskan, kegiatan penanganan banjir dan kemacetan setiap tahunnya menjadi kegiatan prioritas. Dimana, anggaranya mendapat porsi terbesar ketimbang kegiatan lainnya.

Sayangnya, sejak kepemimpinan Gubernur Ahok, anggaran tersebut tidak pernah terserap dan selalu dikembalikan. Misalnya saja dalam pembebasan lahan bangunan di bantaran kali.

Menurut politikus PPP itu, warga bantaran kali ataupun pemukiman kumuh pada dasarnya mau dibebaskan apabila ada komunikasi dan sosialisasi yang jelas dari Gubernur Ahok. Namun, lantaran sosialisasi hanya mengandalkan surat peringatan (SP) dan wacana di media, warga menjadi bingung dan mencoba mempertahankan tempat tinggalnya.

"Warga ini sadar bila salah menempati lahan negara dibantaran kali. Mereka juga tidak mau selalu terkena banjir. Harusnya Ahok bersama lurah atau camat setempat membuka dialog dua arah. Jadi penanganan banjir bisa cepat diselesaikan. Anggarannya ada kok," ucapnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman menyebutkan, dari lima wilayah DKI Jakarta, Jakarta Selatan menjadi daerah rawan banjir ketika hujan lokal ataupun kiriman datang. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1965, Jakarta Selatan merupakan kawasan resapan air dan bukan area untuk membangun secara serampangan.

Menurut Prabowo, aturan tersebut kata harus tetap ditegakkan walaupun pada nyatanya para pemilik bangunan dan warga memiliki sertifikat hak milik. "Kalau memang untuk menegakkan aturan harusnya Ahok berani meskipun bersertifikat, dan tidak cuma gusur rakyat kecil saja dia berani," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Ahok mengatakan sulit untuk menggusur bangunan sertifikat Kemang di bantaran Kali Krukut. Padahal, Ahok mengakui bila penyebab banjir di Kemang itu akibat mengecilnya saluran yang disebabkan bangunan-bangunan disekitarnya.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, untuk menertibkan bangunan sertifikat diperlukan anggaran. Ahok pun memilih menyalahkan aturan sebelumnya yang dimana peruntukan lahan negara telah berubah fungsi. Berbeda dengan bangunan-bangunan yang tidak berizin, kata dia, bangunan sertifikat dinilai cukup susah untuk ditertibkan.

"Kalau ada sertifkat kita agak susah, sama (kayak) kasus Pasar Ikan, saya mau bongkar tengki bensin tahunya sertifikat hak milik. Saya juga enggak mau tahu kenapa keluar hak milik itu. Jakarta Selatan itu sudah kacau. kamu kalau lihat rumah di lembah itu tuh artinya apa pernah dilewatikan air kan. kenapa jadi bangunan di lembah? Dulu mungkin pakai prona, orang miskin dibantuin terus jual, jual, jual," ucapnya.