Pemprov DKI Lakukan Percepatan Pengerjaan Pengendalian Banjir

JAKARTA - Percepatan program pengendalian banjir dalam menghadapi perubahan iklim terus dilakukan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta . Pengerukan, pembebasan lahan, pemeliharaan pompa dan pembuatan sumur resapan menjadi prioritas untuk pengendalian banjir dalam waktu dekat ini.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengatakan, sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) No 55/2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim, pihaknya terus melakukan pengerukan, memaksimalkan pompa, pembuatan sumur resapan dan pembebasan lahan. Untuk pompa, lanjut Juaini, dari 478 unit, hanya dua sampai tiga persen yang mengalami kerusakan.

Sementara sisanya hanya cukup dilakukan pemeliharaan mengingat usianya rata-rata sudah lebih dari 10 tahun. Pada tahun ini, rencananya akan datang 19 pompa mobile yang saat ini tengah dalam proses lelang."Sejak Maret kami sudah mulai kerja. Ketika sekarang mau datang hujan, kami harus siap," kata Juaini Yusuf saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).

Menurut Juaini, pihaknya juga tengah mempercepat pembangunan sumur resapan di lokasi lokasi rawan genangan. Termasuk di gedung-gedung milik Pemprov DKI Jakarta, seperti misalnya di kantor kelurahan, kecamatan, Puskesmas, dan sebagainya. Rencananya akan terdapat 300 sumur resapan yang dibangun tahun ini. Sedangkan jumlah keseluruhan dari total tahun sebelumnya sudah mencapai sekitar 3-4.000 titik.

"Kami masih data di masing-masing wilayah berapa jumlah sumur resapan yang sudah dibangun tahun ini. Kami masih usahkan adanya penambahan vendor untuk mempercepat pembuatan sumur resapan itu," ungkapnya. (Baca: Lewat Ingub, Anies Instruksikan Penyelesaian Waduk Cimanggis dan Kampung Rambutan)

Kemudian soal pembebasan lahan yang juga menjadi prioritas pengendalian banjir saat ini. Juaini menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan proses pembayaran. Seperti misalnya di Kali Sunter, Ciliwung dan Jatikramat. Sementara untuk Kali Pesanggrahan dan sebagainya di Ciliwung sudah terbayarkan.

"Ini masih terus kami upayakan percepatannya karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar," ujarnya.

Terkait dengan jumlah pasukan, Juaini menuturkan, sedikitnya ada 80.000 pasukan ditambah dengan ASN yang membantu untuk mempercepat pengendalian banjir ketika hujan datang. Ribuan pasukan tersebut sudah berjaga di titik rawan sebelum hujan datang atau saat mendung tiba. "Kami sudah persiapkan semuanya. Petugas teman-teman dan fasilitas stand by 24 jam ketika cuaca sudah mulai turun (mendung). Kami siap lahir batin," pungkasnya.