PDIP Sebut Risma Mungkin Saja Jadi Cagub DKI
PDIP Sebut Risma Mungkin Saja Jadi Cagub DKI
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjaring 27 nama dalam rapat pleno penentuan calon gubernur DKI Jakarta. Pembentukan tim kecil ini akan melaporkan hasil rapat pleno pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Yang tak lolos, tentu saja setelah rapat pleno dilakukan. Saat ini kita membentuk tim kecil yang ditugaskan oleh DPP dan ibu Ketua Umum untuk menyelaraskan keseluruhan pertimbangan," jelas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Pelepasan Pelatihan Manajer Ekonomi Kerakyatan di Kantor PDIP Lenteng Agung, Rabu 20 Juli 2016.
Hasto menjelaskan tim kecil akan membuat penilaian (skoring) terjadap 27 nama. Berbagai dinamika masih bisa terjadi termasuk nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"(Risma) sebagai sebuah kemungkinan terbuka, tapi siapapun yang terpanggil kami hanya sesuai dengan yang dikehendaki rakyat. Tugas kami adalah merespon suara rakyat, apapun mekanisme kepartaian jangan ada jarak dengan rakyat," tuturnya.
Para simpatisan yang saat ini mulai bermunculan mendukung Risma, menurut Hasto hal itu adalah hal yang wajar. Penilaian rakyat, kata dia, penting dilakukan untuk menilai tingkat elektabilitas.
"Wajar saja soal pendukung, karena proses ini partisipatif melibatkan rakyat, itu esensi yang kita bangun. Itu wajar, yang penting bukan rekayasa," tegas Hasto.
"Yang tak lolos, tentu saja setelah rapat pleno dilakukan. Saat ini kita membentuk tim kecil yang ditugaskan oleh DPP dan ibu Ketua Umum untuk menyelaraskan keseluruhan pertimbangan," jelas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Pelepasan Pelatihan Manajer Ekonomi Kerakyatan di Kantor PDIP Lenteng Agung, Rabu 20 Juli 2016.
Hasto menjelaskan tim kecil akan membuat penilaian (skoring) terjadap 27 nama. Berbagai dinamika masih bisa terjadi termasuk nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"(Risma) sebagai sebuah kemungkinan terbuka, tapi siapapun yang terpanggil kami hanya sesuai dengan yang dikehendaki rakyat. Tugas kami adalah merespon suara rakyat, apapun mekanisme kepartaian jangan ada jarak dengan rakyat," tuturnya.
Para simpatisan yang saat ini mulai bermunculan mendukung Risma, menurut Hasto hal itu adalah hal yang wajar. Penilaian rakyat, kata dia, penting dilakukan untuk menilai tingkat elektabilitas.
"Wajar saja soal pendukung, karena proses ini partisipatif melibatkan rakyat, itu esensi yang kita bangun. Itu wajar, yang penting bukan rekayasa," tegas Hasto.
(ysw)
Explore More