Pemprov DKI: RS Harapan Bunda Tanggung Jawab soal Vaksin Palsu
A
A
A
JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Koesmedi Priharto menyebut telah mendapat surat pernyataan dari RS Harapan Bunda, Jakarta Timur. Manajemen RS akan bertanggung jawab terkait kasus pemberian vaksin palsu terhadap pasien.
"Kami sudah terima surat dari manajemen RS, isinya mengenai pertanggungjawaban rumah sakit tersebut untuk sepenuhnya melakukan pembiayaan vaksin ulang dan risiko yang terjadi akibat vaksin ulang. Hal ini berlaku pada yang terbukti menerima vaksin palsu," ungkap Kusmedi, Jumat (15/7/2016).
Kusmedi menjelaskan, untuk di RS Harapan Bunda dan Klinik Bidan Elly di Ciracas terus dilakukan crosschek register bayi atau balita yang di vaksin dan tengah dilakukan validasi data.
"Kemudian kita kelompokkan sesuai kelompok umur dan analisa untuk dilakukan vaksin ulang," tukasnya. Kusmedi mengklaim saat ini baik dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) terkait, Puskesmas kecamatan setempat beserta Bareskrim dan Kemenkes juga BPOM tengah turun untuk menangani hal ini.
"Kami sudah terima surat dari manajemen RS, isinya mengenai pertanggungjawaban rumah sakit tersebut untuk sepenuhnya melakukan pembiayaan vaksin ulang dan risiko yang terjadi akibat vaksin ulang. Hal ini berlaku pada yang terbukti menerima vaksin palsu," ungkap Kusmedi, Jumat (15/7/2016).
Kusmedi menjelaskan, untuk di RS Harapan Bunda dan Klinik Bidan Elly di Ciracas terus dilakukan crosschek register bayi atau balita yang di vaksin dan tengah dilakukan validasi data.
"Kemudian kita kelompokkan sesuai kelompok umur dan analisa untuk dilakukan vaksin ulang," tukasnya. Kusmedi mengklaim saat ini baik dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) terkait, Puskesmas kecamatan setempat beserta Bareskrim dan Kemenkes juga BPOM tengah turun untuk menangani hal ini.
(whb)