Pengaturan Lalu Lintas Semanggi Dinilai Tidak Optimal

JAKARTA - Kebijakan menutup jalur cepat dan pengalihan ke jalur alternatif dalam mengurai kemacetan sebagai imbas pembangunan Simpang Susun Semanggi dinilai tidak efektif. Pembangunan Simpang Susun Semanggi tidak ada perencanaan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, pembangunan Simpang Susun Semanggi merupakan pembangunan yang tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Wajar saja, kata dia, bila solusi Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan sebagai dampak dari pembangunan hanya dengan pengalihan arus justru terlihat memindahkan kemacetan.

"Kalau ada perencanaan, semua pasti sudah dilakukan sebelum adanya pembangunan. Masak pembangunan sudah masuk tahap fondasi, solusinya cuma ada pengalihan," kata William Yani di DPRD DKI Jakarta, Senin (13/6/2016).

William menjelaskan, dalam manajemen rekayasa lalu lintas memang diatur pengalihan arus apabila ada arus lalu lintas yang terganggu akibat sesuatu yang darurat atau ada pembangunan. Namun, pengalihan arus bukan hanya tugas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, melainkan ada di Dinas Bina Marga, Tata Air, dan sebagainya.

Artinya, lanjut William, sebelum pembangunan Simpang Susun Semanggi itu dilakukan, seharusnya Dinas Bina Marga mempersiapkan pelebaran jalur dan Dishubtrans sudah memasang rambu-rambu minimal satu bulan sebelum groundbreaking dilakukan.

"Pembangunan sudah masuk fondasi, rekayasa lalu lintas baru dilakukan. Kami akan membahas ini dengan Dishubtrans pada pertemuan Kamis besok," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan, pembangunan Simpang Susun Semanggi merupakan proyek Dinas Bina Marga. Untuk itu, dia hanya mendapatkan koordinasi dari Dinas Bina Marga dalam membantu mengatasi kemacetan akibat pembangunan jalan di kawasan Semanggi.

"Mau tidak mau jalur cepat harus ditutup dan dialihkan ke jalur lambat karena informasi dari Bina Marga akan terkena pembangunan tiang. Nanti Dinas Bina Marga infonya akan membuat jalur lambat dari dua menjadi tiga," ujarnya.

Andri mengakui baru mendapatkan informasi adanya penutupan jalur cepat seusai groundbreaking dilakukan beberapa bulan lalu. Untuk itu, dia hanya bisa melakukan pengalihan dan pengaturan lalu lintas.

Seharusnya, lanjut Andri, dalam melakukan rekayasa lalu lintas, Dinas Bina Marga bisa memperlebar simpang jalan atau menambah jalur sebelum adanya pembangunan. Sehingga, ketika pengalihan arus dilakukan pihaknya, pengguna jalan tidak mengalami kemacetan parah.

"Kalau diinfokan sejak jauh hari kita bisa saja memberikan bus gratis dan park and ride. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah juga. Kami saat ini sedang mensterilisasikan jalur busway, sehingga pengendara pribadi punya pilihan untuk meninggalkan kendaraan pribadinya.