Warga Bukit Duri Minta Ahok Memanusiakan Manusia
A
A
A
JAKARTA - Warga Bukit Duri RW 10-12, Tebet, Jakarta Selatan akan tetap tinggal di lokasi jika Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan penggusuran. Warga meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memanusiakan mereka.
Salah satu warga Bukit Duri RW 12, Supriyono mengatakan, sosialisasi penggusuran warga Bukit Duri itu telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak satu bulan lalu. Saat itu, Pemprov DKI hanya memberikan satu pilihan pada warga yang rumahnya akan digusur, yakni relokasi di Rusunawa Rawa Bebek.
Namun, warga mempertanyakan kapasitas rusunawa tersebut. Sebab, terdapat ratusan KK yang terdampak penggusuran. Sedangkan, rusunawa tersebut hanya terdapat 400 unit saja. Pasalnya tak sedikit warga yang memiliki rumah di Bukit Duri, tapi dalam satu rumah itu terdapat lebih dari satu KK.
"Kalau ada warga yang satu tempat tinggalnya lebih dari satu KK bagaimana? Kata lurahnya, rusunawa itu cuma dapat satu bidang dan cukup untuk satu KK saja," ujarnya pada wartawan, Kamis (12/5/2016).
Supriyono menuturkan, warga pun merasa akan kesulitan mencari transportasi di rusunawa tersebut untuk melakukan aktivitasnya nanti, seperti berjualan dan sekolah anak-anak. Bahkan, uang sewa rusunawa pun dianggap mahal.
"Sewa rusun saja Rp300-350.000. Listrik minimal Rp60-100.000, belum lagi uang keamanan Rp90.000. Kita punya rumah, tanah, bayar listrik, dan PBB di sini. Tapi kita dipindahkan ke rusun dan suruh sewa, apakah itu bikin sejahtera?," paparnya.
"Kita minta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memanusiakan kami. Saya akan dirikan tenda jika pemerintah tetap menggusur. Saya tidak mau mengambil rusun," tutupnya.
Salah satu warga Bukit Duri RW 12, Supriyono mengatakan, sosialisasi penggusuran warga Bukit Duri itu telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak satu bulan lalu. Saat itu, Pemprov DKI hanya memberikan satu pilihan pada warga yang rumahnya akan digusur, yakni relokasi di Rusunawa Rawa Bebek.
Namun, warga mempertanyakan kapasitas rusunawa tersebut. Sebab, terdapat ratusan KK yang terdampak penggusuran. Sedangkan, rusunawa tersebut hanya terdapat 400 unit saja. Pasalnya tak sedikit warga yang memiliki rumah di Bukit Duri, tapi dalam satu rumah itu terdapat lebih dari satu KK.
"Kalau ada warga yang satu tempat tinggalnya lebih dari satu KK bagaimana? Kata lurahnya, rusunawa itu cuma dapat satu bidang dan cukup untuk satu KK saja," ujarnya pada wartawan, Kamis (12/5/2016).
Supriyono menuturkan, warga pun merasa akan kesulitan mencari transportasi di rusunawa tersebut untuk melakukan aktivitasnya nanti, seperti berjualan dan sekolah anak-anak. Bahkan, uang sewa rusunawa pun dianggap mahal.
"Sewa rusun saja Rp300-350.000. Listrik minimal Rp60-100.000, belum lagi uang keamanan Rp90.000. Kita punya rumah, tanah, bayar listrik, dan PBB di sini. Tapi kita dipindahkan ke rusun dan suruh sewa, apakah itu bikin sejahtera?," paparnya.
"Kita minta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memanusiakan kami. Saya akan dirikan tenda jika pemerintah tetap menggusur. Saya tidak mau mengambil rusun," tutupnya.
(whb)