Polda Metro Akan Usulkan Sistem 3 in 1 Tetap Diberlakukan

JAKARTA - Polda Metro Jaya menilai penghapusan kawasan 3 in 1 untuk mengurai kemacetan di Jalan Protokol Ibu Kota Jakarta tidak efektif. Pasalnya, sejak uji coba penghapusan sistem 3 in 1 pada 5-13 April ini kemacetan di Jakarta justru semakin parah.

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menjelaskan, polisi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengundang stekholder untuk melakukan evaluasi uji coba penghapusan sistem 3 in 1. Apalagi, hari ini merupakan hari terakhir uji coba tersebut.

Berdasarkan pengamatan empiris di lapangan, kata Budi, sejak diberlakukannya uji coba penghapusan sistem 3 in 1, terdapat peningkatan volume kendaraan. Khususnya akses yang menuju lokasi 3 in 1, baik itu dari utara, barat, timur, dan selatan yang mengarah Semanggi, Sudirman, dan Thamrin.

"Kajian yang dilakukan Dishub DKI juga ada peningkatan volume kendaraan ditahap pertama pada tanggal 5-8 April 2016, sekitar 24,6%. Tahap itu pun anak sekolah belum ada yang masuk, dan tahap kedua, pada tanggal 11-13 April 2016 ini, secara empiris tidak jauh berbeda seperti uji coba penghapusan 3 in 1 ditahap pertama itu," tuturnya di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Meski begitu, Budiyanto mengakui, adanya penurunan volume kendaraan di sejumlah ruas jalanan yang ada di Jakarta, seperti di Jalan KS Tubun, Jalan Kyai Mansyur, Jalan Abdul Muis, Jalan Palmerah, Jalan Suparman, dan Jalan Rasuna Said.

"Untuk arus lalu lintas, khususnya di Jalan Protokol saat malam hari pun kami lihat baru lancar di atas pukul 22.00 WIB," imbuhnya.

Maka itu, kata dia, Polda Metro Jaya akan mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar menunda penghapusan kawasan tersebut. Alasannya, sistem Enterprise resource planning (ERP) belum bisa digunakan hingga saat ini.

"Maka, Ditlantas PMJ akan mengusulkan supaya 3 in 1 tetap berjalan dahulu sambil menunggu penggantinya. Karena seperti ERL, MRT atau LRT (kereta) dan sebagainya, saya kira prosesnya cukup panjang itu bisa memakan waktu satu sampai 1,5 tahunan. Karena menyangkut lelang, penyiapan SDM, dan payung hukum harus ada dahulu," tuturnya.

Sementara, pengemudi taksi Yayan Hidayat (34), mengatakan, Ahok memiliki tipikal yang suka mengancam ketimbang memberikan solusi. Kata dia, seharusnya Ahok memberikan solusi terlebih dahulu sebelum melaksanakan keinginannya itu.

"Gubernur kita itu memang suka menggertak. Apa-apa hapus, apa-apa sikat. Seperti sekarang saja, 3 in 1 mau dihapus karena kasus eksploitasi anak. Tapi saat uji coba penghapusan, seharusnya sekalian sama solusi penggantinya itu apa dan diterapkan," katanya kepada Sindonews di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

berdasarkan pantauan, uji coba penghapusan sistem 3 in 1 di hari terakhir ini, Jalan Protokol masih tampak padat merayap. Seperti di Jalan Gatot Subroto, tepat dari kawasan Pancoran, Mampang, hingga kawasan SCBD masih tampak padat.

Kepadatan juga terjadi di jalan luar protokol, seperti Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Saharjo, Jalan Mampang Prapatan, Jalan Rasuna Said, Jalan Pattimura, dan Jalan Sisingamangaraja. Kepadatan terjadi akibat kendaraan roda empat bertumpuk masuk ke kawasan jalur 3 in 1 sehingga berefek pada jalur lainnya.

Pantauan di Jalan Protokol, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman pun tampak padat merayap. Volume kendaraan yang tinggi tampak menumpuk di satu titik di Jalan Protokol tersebut.

Masyarakat pengguna jalan pun mengeluh dengan diberlakukannya uji coba penghapusan sistem 3 in 1. Pasalnya, kepadatan arus lalu lintas jauh lebih tinggi dibandingkan saat diberlakukannya sistem 3 in 1.