Minim Lahan, Pembangunan Rusunawa di Bekasi Jalan di Tempat
A
A
A
BEKASI - Pemkot Bekasi menyatakan pertumbuhan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) hingga saat ini jalan di tempat. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan hunian vertikal seperti apartemen yang sudah mulai menjamur di kota tersebut.
”Kami tidak punya lahan, jadi tidak bisa bangun Rusunawa,” ungkap Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbakim) Kota Bekasi,Dadang Ginanjar, Minggu (13/3/2016). Menurut Dadang, pemerintah sangat kesulitan mencari lahan untuk rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Padahal, kata dia, kebutuhan rumah untuk warga berpenghasilan rendah memang cukup tinggi. Apalagi, setiap tahun jumlah penduduk Kota Bekasi terus bertambah.”Target kami ada penambahan enam unit rumah susun. Kami masih mencari lahannya,” katanya.
Dadang mengaku, sebetulnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap membangun rumah susun, asal lahannya tersedia. Tahun lalu, kata dia, pemerintah pusat membangun satu unit rusun di Jalan Baru Underpass, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, masyarakat miskin di wilayah setempat pada tahun 2014 mencapai 140.900 jiwa atau 33.922 keluarga. Mayoritas mereka adalah buruh serabutan, tukang becak, pemulung, dan profesi lainnya yang memiliki penghasilan di bawah U$2 dollar per hari.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Kota Bekasi Jumhana Lutfi menambahkan, pengadaan lahan untuk rusunawa akan difokuskan di Kecamatan Bantar Gebang dan Mustikajaya. Saat ini, kebutuhan lahan untuk pembangunan satu unit rumah susun tersebut minimal 5.000 meter persegi. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk kebutuhan satu Rusunawa.
Jumhana menjelaskan, pertumbuhan rusunawa kalah pesat dibanding dengan pembangunan apartemen. Karena, apartemen dibangun oleh swasta dengan kepentingan bisnis. Adapun, harga apartemen tak terjangkau oleh masyarakat miskin.
Berdasarkan data dari Dinas Tata Kota Bekasi, jumlah apartemen mengalami peningkatan yang drastis. Pada 2011 hanya ada satu unit, 2012 satu unit, 2013 tiga unit, 2014 13 unit, 2015 14 unit, dan tahun 2016 hingga Maret sudah mencapai empat unit.
”Kami tidak punya lahan, jadi tidak bisa bangun Rusunawa,” ungkap Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbakim) Kota Bekasi,Dadang Ginanjar, Minggu (13/3/2016). Menurut Dadang, pemerintah sangat kesulitan mencari lahan untuk rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Padahal, kata dia, kebutuhan rumah untuk warga berpenghasilan rendah memang cukup tinggi. Apalagi, setiap tahun jumlah penduduk Kota Bekasi terus bertambah.”Target kami ada penambahan enam unit rumah susun. Kami masih mencari lahannya,” katanya.
Dadang mengaku, sebetulnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap membangun rumah susun, asal lahannya tersedia. Tahun lalu, kata dia, pemerintah pusat membangun satu unit rusun di Jalan Baru Underpass, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, masyarakat miskin di wilayah setempat pada tahun 2014 mencapai 140.900 jiwa atau 33.922 keluarga. Mayoritas mereka adalah buruh serabutan, tukang becak, pemulung, dan profesi lainnya yang memiliki penghasilan di bawah U$2 dollar per hari.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Kota Bekasi Jumhana Lutfi menambahkan, pengadaan lahan untuk rusunawa akan difokuskan di Kecamatan Bantar Gebang dan Mustikajaya. Saat ini, kebutuhan lahan untuk pembangunan satu unit rumah susun tersebut minimal 5.000 meter persegi. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk kebutuhan satu Rusunawa.
Jumhana menjelaskan, pertumbuhan rusunawa kalah pesat dibanding dengan pembangunan apartemen. Karena, apartemen dibangun oleh swasta dengan kepentingan bisnis. Adapun, harga apartemen tak terjangkau oleh masyarakat miskin.
Berdasarkan data dari Dinas Tata Kota Bekasi, jumlah apartemen mengalami peningkatan yang drastis. Pada 2011 hanya ada satu unit, 2012 satu unit, 2013 tiga unit, 2014 13 unit, 2015 14 unit, dan tahun 2016 hingga Maret sudah mencapai empat unit.
(whb)