Hapus Premium dari Jakarta, Ahok Dinilai Tak Pro Rakyat

JAKARTA - Usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapuskan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium terus menuai kontra. Pasalnya, wacana Ahok itu dinilai sangat tidak pro rakyat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, kebijakan Ahok itu tidak kuat karena tidak dilampiri oleh data dan implikasi perekonomian. Ahok dinilai hanya melihat banyaknya kendaraan pribadi yang akhirnya menjadi penyebab kemacetan.

Trubus mengatakan, wacana yang dikelurkan Ahok tidak didasari dengan kajian yang matang. Akhirnya, kebijakan cuma menjadi wacana dan evaluasinya membebani kinerja para staf. Akibatnya, lingkungan kerja menjadi tidak kondusif dan masyarakat pun tidak merasakan dampak positifnya dari suatu kebijakan.

"Alasanya tidak masuk akal. Premium di Jakarta sudah tinggi. Masyarakat sudah pintar memilih BBM untuk kendaraan pribadinya. Ini memang politis. Populer dulu, salah ya koreksi sendiri," pungkasnya saat dihubungi, Rabu (3/2/2016).

Trubus menjelaskan, kebijakan penghapusan premium ini membuat masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah semakin sulit. Sebab, mau tidak mau, ini akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan.

Selain itu, kata Trubus, penghapusan premium malah membuat masyarakat pengguna ini lari ke daerah pinggiran. Akibatnya, Pertamina kesulitan untuk menyalurkan BBM-nya.

"70% masyarakat Jakarta berpenghasilan menegah ke bawah. Mau BBM dinaikan Rp15.000 per liter pun kemacetan tidak berubah. Saran saya lebih baik fokus dalam kebijakan pola transportasi makro. Batasi kendaraan, perbanyak dan perbaiki angkutan umum," tuturnya.


PILIHAN:

Ini Jawaban Suami Mirna, Soal Hubungannya dengan Jessica