Ahok Tuding PPK Kemayoran Cari Beking Orang DPR
A
A
A
JAKARTA - Gagalnya pembangunan wisma atlet yang nantinya akan digunakan untuk rumah susun membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sewot.
Disini, Ahok menuding kalau Pusat Pengelola Komplek (PPK) Kemayoran sengaja mencari beking anggota DPR agar kawasan tersebut tetap bisa dikomersialkan. (Ahok: Tidak Siap, Batalkan Saja Asean Games di Jakarta)
"Ini kan instruksi dari Pak Wapres, beliau (JK) ingin kawasan Utara itu tidak ada kawasan kumuh. Kalau mau tidak ada lagi kawasan kumuh ya mesti ada tanahnya dulu dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (4/12/2015).
Ahok menegaskan, Wapres juga bilang kenapa Kemayoran mesti dikomersialkan terus. Kenapa pengelolaannya tidak diberikan ke Pemprov DKI.
"Biar DKI bangun rumah susun jadi orang-orang kumuh itu bisa dipindahkan," lanjut Mantan Bupati Belitung Timur itu. (Ahok: Kita Butuh Rusun Bukan Rumah Sakit)
Ahok juga merasa bingung ketika Wapres berbicara namun DPR-RI menolak hal tersebut.
"Saya juga merasa aneh sama DPR, kita keluar uang buat bangun rumah orang miskin kok enggak boleh? Malah izinkan mendukung Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Kemayoran membangun buat komersial," katanya.
"Masalahnya PPK Kemayoran enggak mau kasih, justru mau cari beking DPR menurut saya. Makanya ini alasannya DPR enggak kasih," tukasnya.
PILIHAN:
Tahun Depan, DKI Bangun 9 Flyover di Perlintasan Kereta
Syarif Sayangkan Pengunduran Diri Tri Djoko
Disini, Ahok menuding kalau Pusat Pengelola Komplek (PPK) Kemayoran sengaja mencari beking anggota DPR agar kawasan tersebut tetap bisa dikomersialkan. (Ahok: Tidak Siap, Batalkan Saja Asean Games di Jakarta)
"Ini kan instruksi dari Pak Wapres, beliau (JK) ingin kawasan Utara itu tidak ada kawasan kumuh. Kalau mau tidak ada lagi kawasan kumuh ya mesti ada tanahnya dulu dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (4/12/2015).
Ahok menegaskan, Wapres juga bilang kenapa Kemayoran mesti dikomersialkan terus. Kenapa pengelolaannya tidak diberikan ke Pemprov DKI.
"Biar DKI bangun rumah susun jadi orang-orang kumuh itu bisa dipindahkan," lanjut Mantan Bupati Belitung Timur itu. (Ahok: Kita Butuh Rusun Bukan Rumah Sakit)
Ahok juga merasa bingung ketika Wapres berbicara namun DPR-RI menolak hal tersebut.
"Saya juga merasa aneh sama DPR, kita keluar uang buat bangun rumah orang miskin kok enggak boleh? Malah izinkan mendukung Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Kemayoran membangun buat komersial," katanya.
"Masalahnya PPK Kemayoran enggak mau kasih, justru mau cari beking DPR menurut saya. Makanya ini alasannya DPR enggak kasih," tukasnya.
PILIHAN:
Tahun Depan, DKI Bangun 9 Flyover di Perlintasan Kereta
Syarif Sayangkan Pengunduran Diri Tri Djoko
(ysw)