Pengesahan APBD Molor, Taufik: Jangan Salahkan DPRD Ya!
Pengesahan APBD Molor, Taufik: Jangan Salahkan DPRD Ya!
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta enggan disalahkan oleh sejumlah pihak terkait mundurnya jadwal pengesahan APBD DKI Jakarta 2016. Pasalnya, DPRD sudah melakukan sejumlah pekerjaan sesuai dengan jadwal sebelunya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, mulanya pengesahan APBD dijadwalkan pada 30 November 2015 kemarin. Namun, urung dilakukan karena karena adanya perubahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang dilakukan eksekutif.
Tadi pagi, perubahan tersebut baru diserahkan kepada legislatif. Sehingga legislatif pun harus menyusun kembali jadwal pembahasan dari perubahan KUA-PPAS ini. "Ya pasti molor sudah, kita harus bahas ulang lagi," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 30 November 2015 kemarin.
Taufik melanjutkan, nantinya Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI harus menyusun kembali jadwal pembahasan. "Nanti juga ditentukan apakah membahasnya dari nol lagi atau hanya perubahan saja yang dibahas," katanya.
Mengenai mundurnya pengesahan dan tenggat waktu serta sanksi yang diberikan Kemendagri yaitu tidak digaji selama enam bulan, Taufik menyebut seharusnya tidak disalahkan kepada anggota dewan.
"Ya sekarang yang salah siapa? Bukan kita loh, kita sudah ikut jadwalnya seperti apa supaya bisa 30 November ketok palu APBD 2016. Tapi ya sudah sekarang kita (Bamus) akan jadwalkan kembali (pembahasan perubahan KUA-PPAS)," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, mulanya pengesahan APBD dijadwalkan pada 30 November 2015 kemarin. Namun, urung dilakukan karena karena adanya perubahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang dilakukan eksekutif.
Tadi pagi, perubahan tersebut baru diserahkan kepada legislatif. Sehingga legislatif pun harus menyusun kembali jadwal pembahasan dari perubahan KUA-PPAS ini. "Ya pasti molor sudah, kita harus bahas ulang lagi," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 30 November 2015 kemarin.
Taufik melanjutkan, nantinya Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI harus menyusun kembali jadwal pembahasan. "Nanti juga ditentukan apakah membahasnya dari nol lagi atau hanya perubahan saja yang dibahas," katanya.
Mengenai mundurnya pengesahan dan tenggat waktu serta sanksi yang diberikan Kemendagri yaitu tidak digaji selama enam bulan, Taufik menyebut seharusnya tidak disalahkan kepada anggota dewan.
"Ya sekarang yang salah siapa? Bukan kita loh, kita sudah ikut jadwalnya seperti apa supaya bisa 30 November ketok palu APBD 2016. Tapi ya sudah sekarang kita (Bamus) akan jadwalkan kembali (pembahasan perubahan KUA-PPAS)," ucapnya.
(whb)
Explore More