Pengamat Nilai Pembongkaran JPO di Jakarta Terlalu Ribet

JAKARTA - Pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dinilai terlalu ribet. Karena, pembongkaran JPO itu menyangkut aset negara.

"Memang akan ribet, sekalipun kita tahu alasanya untuk lebih baik. Perlu adanya lelang dalam pembongkaran itu, tapi mau gimana memang aturannya demikian," kata Pengamat Transportasi dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna ketika dihubungi, Jumat 20 November 2015.

Terkait pembongkaran JPO di kawasan Thamrin-Sudirman demi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Yayat mengaku setuju, apabila kondisinya nanti menjadi lebih baik. (Baca: JPO Thamrin-Sudirman Dibongkar, DKI Ganti dengan Terowongan)

Namun, sambungnya, pembongkaran itu harus diiringi dengan jalur alternatif lain, sehingga pejalan kaki di kawasan tersebut tidak tersiksa bila nanti JPO di kawasan itu dihilangkan.

Sejauh ini, Yayat menilai, kawasan Jalan Thamrin-Sudirman sangat tidak ramah terhadap pejalan kaki. Selain terkenal dengan kawasan penuh dengan kendaraan dan menimbulkan polusi. Pedestarian di kawasan itu tidak mendukung bagi pejalan kaki.

"Jadi saya harap, jangan sampai kedepannya, pejalan kaki di sana tersiksa gara pembongkaran ini. Kalau bisa jangan berbarengan pembuatan penggantinya. Harus dibuatkan JPO darurat atau terowongan dahulu sebelum membongkar JPO," tuturnya.

PILIHAN:

Satu Tahun Pimpin DKI, Lulung: Ahok Cerdas Buat Pencitraan

Prabowo Minta Ahok Tidak Seenaknya Pimpin Jakarta