Ahok: DPRD Kok Enggak Bikin Pansus UPS?
Ahok: DPRD Kok Enggak Bikin Pansus UPS?
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan langkah DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (Pansus) pembelian lahan RS Sumber Waras. Seharusnya DPRD juga membuat pansus terkait persoal Uninterruptible Power Supply (UPS) yang menjadi anggaran siluman.
"Kenapa pansus RS Sumber Waras? BPK ada temuan enggak. Mereka (DPRD) kenapa enggak bikin pansus UPS," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Ahok mengaku penyimpangan anggaran untuk pengadaan UPS ini sudah diselidiki oleh Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan adanya anggaran siluman pada APBD DKI.
"Jadi menurut saya, pansus ini (pembelian lahan RS Sumber Waras) sudah pansus politik, sudah biasa lah itu. Padahal scanner, UPS, e-sms, electronic system management sekolah itu masuk program prioritas enggak di KUAPPAS APBD-P 2014? Enggak ada. Kalau pembelian lahan RS Sumber Waras ada enggak (jadi program prioritas di KUAPPAS APBD-P 2014)? Ada," papar Ahok.
Ahok melanjutkan, BPK memperpanjang waktu investigasi menjadi 80 hari. Sebelumnya waktu investigasi yang dilakukan BPK selama 60 hari dan ditambah 20 hari lagi. BPK hingga kini belum memberi kesimpulan atas audit investigasi tersebut.
"Bagaimana bisa pansus DPRD bisa ngelaporin (pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK)? Orang ini saja (audit investigasi) masih berlangsung, namanya juga pansus politik. Makanya kadang-kadang gue kasihan sama DPRD, gue ajarin deh, itu pengadaan UPS dan scanner yang mesti dipansusin. Karena sudah jelas-jelas enggak ada di KUAPPAS," ujar Ahok.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyambangi kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta. Kedatangan mereka ke kantor lembaga audit keuangan daerah ini adalah untuk menyerahkan hasil Pansus DPRD DKI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2014.
Pansus DPRD DKI menyerahkan laporan hasil penyelidikan Pansus DPRD DKI khususnya tentang pembelian tanah RS Sumber Waras yang berindikasi merugikan keuangan daeran sebesar Rp191.334.550.000. Dari 70 temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2014, lanjutnya, yang khusus ditindaklanjuti ke BPK Perwakilan DKI Jakarta hanya kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras. Sedangkan temuan lainnya, akan ditindaklanjuti ke BPK.
Setelah menyerahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menyerahkan hasil laporan pansus mengenai pengadaan lahan RS Sumber Waras ke KPK. Karena itu, DPRD DKI mengharapkan audit investigasi dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan BPK segera selesai. Karena hasil audit investigasi tersebut akan digunakan KPK untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
"Kenapa pansus RS Sumber Waras? BPK ada temuan enggak. Mereka (DPRD) kenapa enggak bikin pansus UPS," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Ahok mengaku penyimpangan anggaran untuk pengadaan UPS ini sudah diselidiki oleh Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan adanya anggaran siluman pada APBD DKI.
"Jadi menurut saya, pansus ini (pembelian lahan RS Sumber Waras) sudah pansus politik, sudah biasa lah itu. Padahal scanner, UPS, e-sms, electronic system management sekolah itu masuk program prioritas enggak di KUAPPAS APBD-P 2014? Enggak ada. Kalau pembelian lahan RS Sumber Waras ada enggak (jadi program prioritas di KUAPPAS APBD-P 2014)? Ada," papar Ahok.
Ahok melanjutkan, BPK memperpanjang waktu investigasi menjadi 80 hari. Sebelumnya waktu investigasi yang dilakukan BPK selama 60 hari dan ditambah 20 hari lagi. BPK hingga kini belum memberi kesimpulan atas audit investigasi tersebut.
"Bagaimana bisa pansus DPRD bisa ngelaporin (pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK)? Orang ini saja (audit investigasi) masih berlangsung, namanya juga pansus politik. Makanya kadang-kadang gue kasihan sama DPRD, gue ajarin deh, itu pengadaan UPS dan scanner yang mesti dipansusin. Karena sudah jelas-jelas enggak ada di KUAPPAS," ujar Ahok.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyambangi kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta. Kedatangan mereka ke kantor lembaga audit keuangan daerah ini adalah untuk menyerahkan hasil Pansus DPRD DKI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2014.
Pansus DPRD DKI menyerahkan laporan hasil penyelidikan Pansus DPRD DKI khususnya tentang pembelian tanah RS Sumber Waras yang berindikasi merugikan keuangan daeran sebesar Rp191.334.550.000. Dari 70 temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2014, lanjutnya, yang khusus ditindaklanjuti ke BPK Perwakilan DKI Jakarta hanya kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras. Sedangkan temuan lainnya, akan ditindaklanjuti ke BPK.
Setelah menyerahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menyerahkan hasil laporan pansus mengenai pengadaan lahan RS Sumber Waras ke KPK. Karena itu, DPRD DKI mengharapkan audit investigasi dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan BPK segera selesai. Karena hasil audit investigasi tersebut akan digunakan KPK untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
(whb)
Explore More