Alumni IPDN Bantah Rekruitmen Tidak Jelas
Alumni IPDN Bantah Rekruitmen Tidak Jelas
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) membantah pernyataan Gubernur DKI Jajarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), terkait rekruitment IPDN yang tidak jelas. Sistem rekruitmen justru transparan dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya bantah (rekriutmen tidak jelas). Rekrutment melibatkan KPK kok agar jangan ada yang tidak fair dan transparan melalui sistem PNS. Begitu tidak lulus pun akan kelihatan, kami keberatan dan tersinggung soal pernyataan rekrutmentnya tidak jelas," kata Ketua Dewan Pengurus Nasioal IKAPTK Djohermansyah Djohari di IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2015).
Menutur Djohan, kesalahan anak buah Ahok yang lulusan IPDN tidak bisa sebagai barometer kesalahan para alumni sekolah pemerintah itu. Karena, seharusnya Ahok bisa menindak anak buahnya itu jika melakukan kesalahan bukan malah mengadu ke media.
"Perilaku pegawai pemerintah yang mungut uang PKL dan suap. Gubenur selaku atasan wajib menindak secara langsung anak buahnya. Banyak alumni baik, jadi jangan digeneralisasi. Jangan punya masalah dengan anak buah, lalu lumbungnya (sekolah IPDN) yang disalahkan. Kalau salah, ya buktikan dengan data, kami pun tidak akan ikut campur," tuturnya.
PILIHAN:
Mendagri Gandeng KPK Pada Seleksi Penerimaan IPDN
Usai Ganti 327 PNS, Ahok Minta Jokowi Bubarkan IPDN
Usul Bubarkan IPDN, Ahok Dinilai Asal Ngomong
"Saya bantah (rekriutmen tidak jelas). Rekrutment melibatkan KPK kok agar jangan ada yang tidak fair dan transparan melalui sistem PNS. Begitu tidak lulus pun akan kelihatan, kami keberatan dan tersinggung soal pernyataan rekrutmentnya tidak jelas," kata Ketua Dewan Pengurus Nasioal IKAPTK Djohermansyah Djohari di IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2015).
Menutur Djohan, kesalahan anak buah Ahok yang lulusan IPDN tidak bisa sebagai barometer kesalahan para alumni sekolah pemerintah itu. Karena, seharusnya Ahok bisa menindak anak buahnya itu jika melakukan kesalahan bukan malah mengadu ke media.
"Perilaku pegawai pemerintah yang mungut uang PKL dan suap. Gubenur selaku atasan wajib menindak secara langsung anak buahnya. Banyak alumni baik, jadi jangan digeneralisasi. Jangan punya masalah dengan anak buah, lalu lumbungnya (sekolah IPDN) yang disalahkan. Kalau salah, ya buktikan dengan data, kami pun tidak akan ikut campur," tuturnya.
PILIHAN:
Mendagri Gandeng KPK Pada Seleksi Penerimaan IPDN
Usai Ganti 327 PNS, Ahok Minta Jokowi Bubarkan IPDN
Usul Bubarkan IPDN, Ahok Dinilai Asal Ngomong
(mhd)
Explore More