Tampung Reses DPRD, Pengamat: Itu Urusan Gubernur

JAKARTA - Reses 2015 anggota DPRD DKI Jakarta yang akan diakomodir pada anggaran perubahan 2016 diprediksi membuat gesekan baru antara Pemprov DKI dan anggota Dewan. Jika hal itu tidak segera dibereskan, bukan tidak mungkin APBD 2016 akan kembali menggunakan Pergub.

Hal itu disampaikan oleh pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga. Hal itu, kata dia, akan menyebabkan penyerapan rendah dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari kewajibannya membayar pajak.

"Tidak ada aturan yang mengikat soal ditampung atau tidaknya hasil reses. Itu semua tergantung kebijakan Gubernur. Sebenarnya bisa juga hasil reses 2014 atau hasil reses pertama 2015 ditampung pada 2015. Duitnya masih banyak kok," katanya di Jakarta, Minggu 6 September 2015.

Melihat sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang selalu berprasangka buruk terhadap kegiatan Dewan, Nirwono meminta agar DPRD membuktikan kegiatanya bila memang benar dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk membuka semua kegiatan di lapangan melalui media atau sebagainya.

"Selama ini kan hasil reses terputus sampai atau tidak manfaatnya di masyarakat. Jadi Selama DPRD membuktikan kegiatannya dibutuhkan dan penting di masyarakat saya rasa hasil reses bisa diakomodir. Tapi kalau tidak, ini menjadi catatan di DPRD terhadap Gubernur," tuturnya.