Ini Pertanyaan Penyidik Bareskrim Kepada Ahok
Ini Pertanyaan Penyidik Bareskrim Kepada Ahok
A
A
A
JAKARTA - Dalam pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengaku ditanyai seputar keluarga hingga kasus UPS.
Ahok mengungkapkan diberikan berbagai macam pertanyaan seperti pertanyaan pribadi hingga kepada materi mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan UPS tahun anggaran 2014. (Baca: Haji Lulung Sebut Ahok Pantas Jadi tersangka UPS)
"Macam-macam sih. Nama anak, istri, sekolah dimana, pekerjaan dimana, kondisi sehat apa nggak, ada tekanan apa nggak. Materi yang terkait itu dia tanya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015). (Baca juga: Ahok Diperiksa Bareskrim, Taufik: Selamat Menikmati!)
"Apakah di KUA-PPAS yang kita usulkan ada UPS nggak? Kan di sana ada memo kesepahaman sama DPRD. Saya jawab nggak ada. Kenapa bisa ada keluar? Saya juga nggak tahu. Yang pasti di dalam situ nggak ada," terangnya.
Lebih lanjut Ahok menjelaskan KUA-PPAS adalah plafon prioritas dan tidak ada dalam KUA-PPAS prioritas pendidikan tidak ada membuat APBD-P 2014.
"Jadi kalau bilang (pengadaan UPS) muncul itu bisa dibilang menyalahi perjanjian kita dengan DPRD. Siapa yang keluarkan? Tanya dinas pendidikan juga nggak ada. Tidak ada di Musrenbang. Usulan dari sekolah? Nggak ada. Siapa yang usulin jadinya? Ya urusan penyidik lah," tukasnya.
PILIHAN:
2 Wanita Cantik Ini Berebut Kursi Wali Kota Tangsel
Partai Demokrat Usung Nachrowi Ramli Jadi DKI 1
Ahok mengungkapkan diberikan berbagai macam pertanyaan seperti pertanyaan pribadi hingga kepada materi mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan UPS tahun anggaran 2014. (Baca: Haji Lulung Sebut Ahok Pantas Jadi tersangka UPS)
"Macam-macam sih. Nama anak, istri, sekolah dimana, pekerjaan dimana, kondisi sehat apa nggak, ada tekanan apa nggak. Materi yang terkait itu dia tanya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015). (Baca juga: Ahok Diperiksa Bareskrim, Taufik: Selamat Menikmati!)
"Apakah di KUA-PPAS yang kita usulkan ada UPS nggak? Kan di sana ada memo kesepahaman sama DPRD. Saya jawab nggak ada. Kenapa bisa ada keluar? Saya juga nggak tahu. Yang pasti di dalam situ nggak ada," terangnya.
Lebih lanjut Ahok menjelaskan KUA-PPAS adalah plafon prioritas dan tidak ada dalam KUA-PPAS prioritas pendidikan tidak ada membuat APBD-P 2014.
"Jadi kalau bilang (pengadaan UPS) muncul itu bisa dibilang menyalahi perjanjian kita dengan DPRD. Siapa yang keluarkan? Tanya dinas pendidikan juga nggak ada. Tidak ada di Musrenbang. Usulan dari sekolah? Nggak ada. Siapa yang usulin jadinya? Ya urusan penyidik lah," tukasnya.
PILIHAN:
2 Wanita Cantik Ini Berebut Kursi Wali Kota Tangsel
Partai Demokrat Usung Nachrowi Ramli Jadi DKI 1
(ysw)
Explore More