Penyerapan Anggaran di Dinas PU DKI di Bawah 40%

JAKARTA - Penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta masih di bawah 40%. Total anggaran Dinas PU sebesar Rp6,29 triliun.

“Saya enggak tahu angka pastinya, tapi belum sampai 40% kali ya,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).

Manggas beralasan minimnya penyerapan anggaran ini dikarenakan pengerjaan proyek di instansinya harus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembebasan tanah atau lahan.

“Untuk penyerapan anggaran kan, kita punya banyak ketergantungan dengan faktor lain. Seperti pembebasan tanah kita tergantung dengan BPN dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Begitu juga dengan proses pengadaan barang dan jasa, perlu koordinasi dan komunikasi,” ujarnya.

Manggas yakin dalam waktu dua bulan ini mampu mengejar angka yang lebih baik untuk serapan anggaran sampai akhir tahun anggaran yaitu, 15 Desember mendatang, penyerapan anggaran Dinas PU dapat mencapai persentase yang baik.

“Kita masih upayakan terus untuk tingkat penyerapan anggaran di Dinas PU,” tukasnya.

Seperti diketahui, Dinas PU DKI Jakarta mendapat alokasi dana yang sangat besar tahun ini. Dari total APBD DKI 2014 sebanyak Rp72,9 triliun, Dinas PU mengelola Rp6,29 triliun.

Dari total dana tersebut, sebanyak Rp6,156 triliun digunakan untuk belanja langsung.

Alokasi anggaran terbesar memang di bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas (BPSJU).

Anggaran tersebut antara lain yakni pembebasan lahan Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter sebesar Rp1,6 triliun, pembangunan dan penguatan tanggul Rp179 miliar.

Pengerukan sungai, saluran, waduk, situ, embung Rp140 miliar, pembangunan sistem polder dan pompa Rp119 miliar, pembangunan tanggul pengaman pantai Rp150 miliar, pelaksanaan JEDI Rp600 miliar.