Laporkan Dana Kampanye, Anies Ingin Pilgub DKI Bersih dan Sejuk

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur (Cagub)-Wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali membuktikan komitmen kampanyenya. Selain menyapa warga, pasangan besutan Partai Gerindra dan PKS ini juga melaporkan dana kampanyenya ke KPU DKI.

Sandiaga mengatakan, sejak Oktober hingga akhir 2016 lalu, timnya sudah mendapatkan dana kampanye sebesar Rp46,7 miliar yang didapat dari Partai Gerindra, PKS, Badan Hukum, dan dari masing-masing pasangan calon. Menurutnya, laporan dana tersebut merupakan bukti komitmennya sejak awal sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Saya berulang kali mengatakan akan transparan mengenai dana kampanye Pilkada tanpa ada yang dilebihkan dan dikurani sedikitpun. Kami harap dengan transparansi ini, Pilkada DKI dapat berjalan bersih, dan lancar," kata Sandiaga Uno di Posko Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).

Sandi menjelaskan, sebagai pengusaha yang memiliki banyak rekanan dan karyawan, bisa saja dirinya mendapatkan dana kampanye dari mereka. Namun, kata dia, hal itu bukanlah pendidikan politik yang baik. Walaupun memiliki dana kampanye lebih kecil ketimbang dua pasangan calon pesaingnya, dirinya optimis bisa menghadirkan Pilkada DKI yang sejuk dan mempersatukan.

Dana kampanye, lanjut Sandi bukanlah prioritas utama penentu kemenangan. Menurutnya, sosok calon dan program serta kekompakan tim lah yang menjadi strategi kemenangan dalam 15 Februari mendatang.

"Pengeluaran dana kampanye sudah Rp42 miliar untuk penyediaan atribut, pertemuan tatap muka dengan tokoh masyarakat, kegiatan training, dan pelatihan serta untuk dana operasional dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat," katanya.

Di tempat terpisah, Cagub Anies terus blusukan ke masyarakat. Kali ini, dia terjun ke Jagakarsa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sana, Anies secara terbuka menjawab pertanyaan masyarakat, salah satunya soal masuknya ke dunia politik dengan mengikuti Pilkada Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mendorong agar orang-orang baik masuk dunia politik.

"Kalau orang tidak bermasalah hanya membayar pajak, siapa yang mengelola uang pajak? Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, kenapa dipermasalahkan?" katanya.

Mantan Ketua Etik KPK ini mengatakan, Jakarta perlu berubah, dan dirinya siap jika diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin Jakarta. Menurutnya, ada konsekuensi besar jika petahana melenggang tak tertantang. Mulai dari persatuan, karena kata-katanya yang memecah belah, hingga berujung pada keadilan untuk keluarga-keluarga pra-sejahtera.

"Persatuan harus ditunjukan dari pemimpinnya. Lawan apapun sejatinya adalah teman. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan bertanding adalah teman bermain. Jakarta harus bersatu, jangan terkotak-kotak. Itu semua dimulai dari kita (sebagai pasangan). Kita memberi contoh. Boleh berbeda di masa lalu tapi bisa bersatu, bisa bekerja sama," tuturnya.