Ketua RT/RW Se-Jakarta Siapkan 3 Juta KTP Tolak Ahok

JAKARTA - Sejumlah masyarakat kembali bereaksi menolak majunya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon petahana. Langkah tersebut dilakukan dengan menggalang dukungan KTP warga Jakarta sebanyak 3 juta orang menolak Ahok kembali pimpin Ibu Kota.

Forum RT/RW optimis melalui dukungan maksimal dari sejumlah RT dan RW se-Jakarta, maka pencapaian untuk akan rampung pada September 2016 nanti. "Jangan sepelekan RT/RW mereka ini pengawas wilayah, kami yakin dalam waktu dekat KTP ini akan terkumpul," ungkap Sekjen Forum RT/RW Lukman Hakim pada wartawan Kamis (21/7/2016).

Lukman menuturkan pembentukan forum ini mendapatkan atensi sejumlah pihak. Sejumlah RT maupun RW yang tak sejalan dengan Ahok mulai saling berkumpul, membuat gerakan hingga mengumpulkan dukungan menolak Ahok.

"Kita ini satu visi, artinya menolak Ahok untuk menjadi Gubernur DKI lagi," cetus Lukman, sembari menjelaskan forum ini berkumpul di Gedung Cawang, Jakarta Timur.

Lukman mengatakan, selain ingin menjegal Ahok sebagai orang nomor satu DKI, kegiatan ini sama-sama satu visi, yakni ketidaksukaan dengan Ahok dan segala bentuk kebijakan. Menurutnya apa yang dilakukan Ahok telah membuat kegaduhan, Jakarta semakin tak kondisif, sehingga beberapa RT dan RW menjadi tidak nyaman.

Termasuk soal pembuatan aplikasi Qlue yang mengharuskan untuk dilaporkan RT dan RW. Menurut Lukman, hal itu sangatlah tidak mendasar, terlebih dalam pembuatannya aplikasi ini dipenuhi oleh indikasi dugaan korupsi. Karena, secara instansi, aplikasi ini tidak terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatikan serta tidak ditender langsung.

"Soal ini kita sudah melaporkan hal ini kepada KPK, dan BPK," cetus Lukman.

Presidium Jakarta Timur Forum RT/RW Rudi tak menampik beberapa RT/RW ada yang menyatakan tidak setuju dengan gerakan ini, lantaran takut dengan intimidasi yang dilakukan Ahok melalui Lurah maupun Camat. Walau begitu, pihaknya tak ambil pusing dengan langkah itu. Tanpa adanya orang semacam itu, Rudi masih optimis pengumpulan 3 juta KTP bisa dilakukan dalam waktu singkat, bahkan kurang dari target.

"50% lebih RT/RW di Jakarta sudah menyatakan sikap memboikot Ahok. Anda bisa lihat, ketika peresmian taman yang datang kebanyakan PNS," cetusnya.