Terintegrasi, 112.482 Warga Miskin di Depok Jadi Peserta BPJS

DEPOK - Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah hampir berjalan dua tahun sejak disahkannya Undang-undang (UU) BPJS tahun 2014. Tahun depan diharapkan, sistem BPJS semakin baik dan tidak ada lagi penolakan pasien peserta BPJS oleh rumah sakit.

"Layanan BPJS sejauh ini banyak berita miring disuarakan. Rakyat pemegang kartu BPJS masih sering ditolak dengan alasan kamar penuh. Tahun 2016 nanti RS swasta harus lebih care lagi," kata Ketua Komisi D DPRD Depok bidang Kesehatan Lahmudin di Balai Kota Depok, Selasa (22/12/2015).

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan melanjutkan pembangunan RSUD Depok menjadi delapan lantai. Nantinya, jumlah tempat tidur pasien BPJS akan lebih banyak sehingga warga Depok tidak lagi ditolak ataupun dirujuk ke rumah sakit daerah lainnya.

Sejak tahun 2010, Pemkot Depok menggulirkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkseda) dengan menanggung biaya pasien miskin menggunakan APBD. Tiap peserta Jamkesda diberikan plafon hingga Rp100 juta selama setahun.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Lies Karmawati mengatakan, pasca berlakunya UU BPJS, mulai tahun 2016 peserta Jamkesda akan terintegrasi atau bergabung menjadi peserta BPJS. Setelah melalui pencocokan dan verifikasi di lapangan, jumlahnya menjadi 112.482 orang pemegang kartu Jamkesda kini menjadi peserta BPJS.

"Sejak pakai Jamkesda sebenarnya kami sudah menjalankan semangat SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) untuk menjamin kesehatan warga miskin. Setelah diverifikasi akhirnya keluar angka 112.842 warga Depok kini menjadi peserta BPJS dari 188 ribuan awalnya," ungkap Lies.

Seluruh rumah sakit swasta sudah disosialisasikan untuk memahami proses transisi dan integrasi program tersebut. Sehingga rumah sakit swasta diharapkan melayani pasien program Jamkesda yang kini sudah beralih menjadi pasien BPJS.

PILIHAN:

Brimob Bersenjata Laras Panjang Kawal Bus Sekolah