Sidak ke Kantor Inspektorat DKI, Heru Budi: Kawal OPD agar Akuntabel

Senin, 09 Januari 2023 - 21:09 WIB
loading...
Sidak ke Kantor Inspektorat DKI, Heru Budi: Kawal OPD agar Akuntabel
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar sidak ke Kantor Inspektorat DKI, Senin (9/1/2023). Foto: Pemprov DKI Jakarta
A A A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar sidak ke Kantor Inspektorat DKI, Senin (9/1/2023). Heru didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Michael Rolandi untuk memberikan motivasi dan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar semakin meningkatkan kinerjanya ke depan.

Kedatangan Heru disambut Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat. "Kita semangati pegawai Inspektorat agar terus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Jakarta. Khususnya, di Inspektorat ini bagaimana mereka bisa mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkegiatan secara akuntabel,” ujar Heru, Senin (9/1/2023).
Baca juga: Heru Budi Berharap Kepala BPKP DKI Alexander Rubi Terus Kawal Pembangunan Jakarta

Dia menekankan ASN harus bisa memetakan risiko yang mungkin timbul di masing-masing OPD, salah satunya pengadaan barang dan jasa.

"Jangan sampai proses lelang terlambat yang kemudian bisa menghambat proses pengerjaan pekerjaan di akhir tahun. Dari sisi monitoring cash flow harus diatur. Berbagai macam risiko diatur dan dipetakan agar mereka bisa menyusun alternatif penyelesaian jika risiko timbul," ujarnya.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menuturkan Pj Gubernur berdiskusi terkait penerapan manajemen risiko.

"Ini merupakan mekanisme dari pengendalian intern atau pencegahan dalam rangka memastikan seluruh kegiatan di OPD berjalan lancar sehingga cita-cita Jakarta untuk tetap transparan dan akuntabel bisa terwujud," katanya.

"Kita menargetkan perolehan WTP yang ke-6 tahun ini. Dari sisi tindak lanjut pemeriksaan, kita menargetkan 95 persen tindak lanjut rekomendasi BPK selesai. Untuk penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kita menargetkan tahun ini tadinya di angka 3 bisa naik level menjadi 4. Dari sisi jangka pendek, proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan para OPD dengan tertib dan tepat waktu. Kita sedang dorong terus OPD untuk input rencana pengadaan ke sistem informasi umum pengadaan supaya masyarakat bisa melihat pengadaan yang dilakukan pemerintah itu apa saja," ujar Syaefuloh.
(jon)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2445 seconds (0.1#10.140)