Pj Gubernur DKI Diminta Lebih Terbuka dan Responsif Keluhan Warga
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris DPC PDIP Brando Susanto meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih terbuka dan responsif terhadap keluhan warga. Jakarta sebagai kota besar bergerak sangat dinamis, sehingga sudah semestinya pemangku kebijakan publik membuka diri atas masukan warganya.
"Tidak cukup hanya buka front desk di Balai Kota, perlu juga share nomor langsung gubernur juga sosmed yang akan selalu direspons," ujarnya usai menghadiri Laporan Kerja Politik Parlemen Fraksi PDIP DKI Jakarta 2022, Rabu (28/12/2022).
Baca juga: Pj Gubernur DKI Sebut 3 Penyebab Banjir Jakarta, Apa Saja?
Untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, salah satu unsur penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat demi memberikan masukan langsung. Sebab, warga Jakarta terbilang kritis dan kreatif serta responsif terhadap perbaikan kotanya.
Brando mengatakan, Jakarta dengan jumlah warga lebih dari 10 juta jiwa dan APBD Rp80 triliun membutuhkan sosok gubernur yang betul-betul melayani publik.
"Apalagi (warga Jakarta) pengguna internet, sosmed, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya sudah masuk 10 besar kota tertinggi di dunia. Komunikasi pejabat publiknya jangan konvensional dan priyayi," ujar Ketua DPD Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini.
Di luar itu, Jakarta harus mulai mandiri dalam pengelolaan sampah di Ibu Kota. "Kita dengan 11,25 juta jiwa pasti menyisakan sampah rumah tangga yang begitu banyak. Jakarta harus berdiri di atas kaki sendiri dalam pengelolaan sampah," ucapnya.
"Tidak cukup hanya buka front desk di Balai Kota, perlu juga share nomor langsung gubernur juga sosmed yang akan selalu direspons," ujarnya usai menghadiri Laporan Kerja Politik Parlemen Fraksi PDIP DKI Jakarta 2022, Rabu (28/12/2022).
Baca juga: Pj Gubernur DKI Sebut 3 Penyebab Banjir Jakarta, Apa Saja?
Untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, salah satu unsur penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat demi memberikan masukan langsung. Sebab, warga Jakarta terbilang kritis dan kreatif serta responsif terhadap perbaikan kotanya.
Brando mengatakan, Jakarta dengan jumlah warga lebih dari 10 juta jiwa dan APBD Rp80 triliun membutuhkan sosok gubernur yang betul-betul melayani publik.
"Apalagi (warga Jakarta) pengguna internet, sosmed, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya sudah masuk 10 besar kota tertinggi di dunia. Komunikasi pejabat publiknya jangan konvensional dan priyayi," ujar Ketua DPD Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini.
Di luar itu, Jakarta harus mulai mandiri dalam pengelolaan sampah di Ibu Kota. "Kita dengan 11,25 juta jiwa pasti menyisakan sampah rumah tangga yang begitu banyak. Jakarta harus berdiri di atas kaki sendiri dalam pengelolaan sampah," ucapnya.
(jon)