Kaleidoskop 2022: 5 Gebrakan Heru Budi Usai Gantikan Anies Pimpin Jakarta
loading...
A
A
A
JAKARTA - Heru Budi Hartono mendapat amanah mengemban Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang tuntas masa jabatan pada 16 Oktober 2022 lalu. Mantan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu bikin gebrakan usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Heru yang notabene birokrat ulung dan banyak makan asam garam di lingkungan Pemprov DKI langsung tancap gas. Mantan Wali Kota Jakarta Utara yang dititipkan tugas dari Presiden Jokowi menyelesaikan permasalahan prioritas seperti kemacetan, transportasi, dan banjir segera berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
Baca juga: Bertemu Pj Gubernur DKI Heru Budi, Menhub: Transportasi Jakarta Role Model Wilayah Lain
Tantangan yang dihadapi Heru Budi cukup berat, namun dilihat dari gebrakan awal rasa-rasanya Pj Gubernur DKI itu sanggup menyelesaikannya. Berikut 5 gebrakan Heru Budi yang bisa menjadi fondasi untuk berbuat lebih banyak lagi di tahun 2023:
1. Mengaktifkan Layanan Pengaduan di Balai Kota DKI
Heru Budi kembali mengaktifkan layanan pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, meja pengaduan sudah pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut dia, alasan meja pengaduan masyarakat meski telah ada aplikasi JAKI untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang melapor. Masyarakat dipersilakan memilih layanan mana yang ingin dimanfaatkan.
“Ingin datang langsung ya nggak apa-apa juga. Lewat aplikasi silakan. Itu kan pilihan. Pengaduan melalui elektronik juga bagus,” ujar Heru.
Dia menambahkan aplikasi JAKI tetap digunakan selama menjabat. Kehadiran perangkat lunak itu tetap berbarengan dengan pelayanan tatap muka di Balai Kota DKI.
2. Sinergikan Moda Transportasi Umum dengan BUMN
Program ini sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi. Sinergitas dengan BUMN membuat transportasi umum di Jakarta beroperasi lebih maksimal.
Transportasi publik di ibu kota yang segera disinergikan meliputi MRT, LRT, KRL Commuter Line, kereta bandara, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencana ini diungkapkan setelah Heru Budi bertemu Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Sebagai Pj Gubernur DKI meminta arahan dan mensinergikan apa yang bisa kami lakukan untuk publik. Pemprov DKI ingin mempercepat (pembangunan) transportasi umum dan sudah ada tahapan-tahapannya," kata Heru.
Menyikapi ini, menurut Erick, selama ini transportasi umum di Jakarta belum berjalan maksimal karena belum ada payung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“LRT, MRT, KRL, kereta cepat, dan kereta bandara nantinya akan menjadi satu kesatuan. Kita mau sinkronisasikan. Semua yang sudah dibangun sekarang akan jadi satu kesatuan supaya sistemnya sama,” kata Erick.
3. Mengendalikan Banjir
Banjir menjadi masalah utama di Jakarta, siapa pun pemimpinnya. Di tangan Heru Budi, dia berkomitmen mengatasi persoalan tersebut dengan menjalankan sejumlah strategi pengendalian banjir.
Berbagai program dikerjakan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga memperkuat pompa penyedotan air.
Selain itu, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kemudian, menangani normalisasi Sungai Ciliwung untuk menanggulangi masalah banjir.
Baca juga: Antipasi Banjir, Pj Gubernur DKI Heru Budi Datangi Rumah Pompa Waduk Pluit
4. Cek Kelengkapan Penanganan Banjir
Selain strategi pengendalian banjir, Heru Budi blusukan ke setiap wilayah untuk mengecek kelengkapan dalam menghadapi musim hujan dan mencegah banjir. Dia memeriksa perlengkapan seperti pompa rumah dan mobil pompa portable.
Heru juga menginstruksikan Lurah dan Camat sebagai garda terdepan dalam penanganan banjir. Kemudian, mengingatkan segala peralatan dari Dinas SDA disiapkan dan memperkuat koordinasi petugas di lapangan.
5. Rombak Pejabat
Heru Budi merombak sejumlah pejabat demi penyegaran sekaligus mendukung percepatan program kerjanya. Dia mengganti direksi MRT Jakarta, direksi Jakarta Propertindo (Jakpro), hingga Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
Heru Budi mengganti Dirut PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta M Aprindy dengan Tuhiyat. Sebelumnya, Tuhiyat merupakan Dirut PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
"Saudara Tuhiyat yang memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing, diharapkan dapat memperkuat proses kooordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholders PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam upaya pemenuhan pendanaan (pembangunan MRT Fase 2 dan selanjutnya)," ujar Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani, Rabu (26/10/2022).
Penyegaran juga dilakukan pada jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta dengan menempatkan Eks Dirut MRT Jakarta Wiliam P Sabandar menjabat Komisaris. Lalu, Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama dan Bambang Kristiyono sebagai Komisaris.
BUMD lainnya yang dirombak yakni PT Jakpro. Heru Budi menunjuk Iwan Takwin sebagai Direktur Utama PT Jakpro yang baru menggantikan Widi Amanasto. Diketahui, Iwan pernah menjadi Project Director Jakarta International Stadium (JIS) PT Jakpro.
"Pergantian anggota Direksi dan Komisaris PT Jakpro diputuskan melalui RUPS Sirkuler (Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS)," kata Fitria Rahadiani, Senin (28/11/2022).
"RUPS menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan Direktur Perseroan. Ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Widi Amanasto (Dirut PT Jakpro), Gunung Kartiko, Leonardus W Wasono Mihardjo, Muhammad Taufiqurrachman, Iwan Takwin," ujar Fitria.
"RUPS menyetujui untuk mengangkat nama-nama di antaranya Iwan Takwin sebagai Direktur Utama, I Gede Adi Adnyana T sebagai Direktur Perseroan, Adrian Rusmana sebagai Direktur Perseroan, Solihin sebagai Direktur Perseroan, Adi Santosa sebagai Direktur Perseroan, serta Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan," tambahnya.
Pergantian pejabat penting juga dilakukan terhadap Sekda DKI Marullah Matali. Dia digeser menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar). Posisi Penjabat (Pj) Sekda DKI diserahkan kepada Uus Kuswanto yang sebelumnya menjabat Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI.
Heru yang notabene birokrat ulung dan banyak makan asam garam di lingkungan Pemprov DKI langsung tancap gas. Mantan Wali Kota Jakarta Utara yang dititipkan tugas dari Presiden Jokowi menyelesaikan permasalahan prioritas seperti kemacetan, transportasi, dan banjir segera berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
Baca juga: Bertemu Pj Gubernur DKI Heru Budi, Menhub: Transportasi Jakarta Role Model Wilayah Lain
Tantangan yang dihadapi Heru Budi cukup berat, namun dilihat dari gebrakan awal rasa-rasanya Pj Gubernur DKI itu sanggup menyelesaikannya. Berikut 5 gebrakan Heru Budi yang bisa menjadi fondasi untuk berbuat lebih banyak lagi di tahun 2023:
1. Mengaktifkan Layanan Pengaduan di Balai Kota DKI
Heru Budi kembali mengaktifkan layanan pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, meja pengaduan sudah pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut dia, alasan meja pengaduan masyarakat meski telah ada aplikasi JAKI untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang melapor. Masyarakat dipersilakan memilih layanan mana yang ingin dimanfaatkan.
“Ingin datang langsung ya nggak apa-apa juga. Lewat aplikasi silakan. Itu kan pilihan. Pengaduan melalui elektronik juga bagus,” ujar Heru.
Dia menambahkan aplikasi JAKI tetap digunakan selama menjabat. Kehadiran perangkat lunak itu tetap berbarengan dengan pelayanan tatap muka di Balai Kota DKI.
2. Sinergikan Moda Transportasi Umum dengan BUMN
Program ini sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi. Sinergitas dengan BUMN membuat transportasi umum di Jakarta beroperasi lebih maksimal.
Transportasi publik di ibu kota yang segera disinergikan meliputi MRT, LRT, KRL Commuter Line, kereta bandara, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencana ini diungkapkan setelah Heru Budi bertemu Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Sebagai Pj Gubernur DKI meminta arahan dan mensinergikan apa yang bisa kami lakukan untuk publik. Pemprov DKI ingin mempercepat (pembangunan) transportasi umum dan sudah ada tahapan-tahapannya," kata Heru.
Menyikapi ini, menurut Erick, selama ini transportasi umum di Jakarta belum berjalan maksimal karena belum ada payung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“LRT, MRT, KRL, kereta cepat, dan kereta bandara nantinya akan menjadi satu kesatuan. Kita mau sinkronisasikan. Semua yang sudah dibangun sekarang akan jadi satu kesatuan supaya sistemnya sama,” kata Erick.
3. Mengendalikan Banjir
Banjir menjadi masalah utama di Jakarta, siapa pun pemimpinnya. Di tangan Heru Budi, dia berkomitmen mengatasi persoalan tersebut dengan menjalankan sejumlah strategi pengendalian banjir.
Berbagai program dikerjakan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga memperkuat pompa penyedotan air.
Selain itu, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kemudian, menangani normalisasi Sungai Ciliwung untuk menanggulangi masalah banjir.
Baca juga: Antipasi Banjir, Pj Gubernur DKI Heru Budi Datangi Rumah Pompa Waduk Pluit
4. Cek Kelengkapan Penanganan Banjir
Selain strategi pengendalian banjir, Heru Budi blusukan ke setiap wilayah untuk mengecek kelengkapan dalam menghadapi musim hujan dan mencegah banjir. Dia memeriksa perlengkapan seperti pompa rumah dan mobil pompa portable.
Heru juga menginstruksikan Lurah dan Camat sebagai garda terdepan dalam penanganan banjir. Kemudian, mengingatkan segala peralatan dari Dinas SDA disiapkan dan memperkuat koordinasi petugas di lapangan.
5. Rombak Pejabat
Heru Budi merombak sejumlah pejabat demi penyegaran sekaligus mendukung percepatan program kerjanya. Dia mengganti direksi MRT Jakarta, direksi Jakarta Propertindo (Jakpro), hingga Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
Heru Budi mengganti Dirut PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta M Aprindy dengan Tuhiyat. Sebelumnya, Tuhiyat merupakan Dirut PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
"Saudara Tuhiyat yang memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing, diharapkan dapat memperkuat proses kooordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholders PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam upaya pemenuhan pendanaan (pembangunan MRT Fase 2 dan selanjutnya)," ujar Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani, Rabu (26/10/2022).
Penyegaran juga dilakukan pada jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta dengan menempatkan Eks Dirut MRT Jakarta Wiliam P Sabandar menjabat Komisaris. Lalu, Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama dan Bambang Kristiyono sebagai Komisaris.
BUMD lainnya yang dirombak yakni PT Jakpro. Heru Budi menunjuk Iwan Takwin sebagai Direktur Utama PT Jakpro yang baru menggantikan Widi Amanasto. Diketahui, Iwan pernah menjadi Project Director Jakarta International Stadium (JIS) PT Jakpro.
"Pergantian anggota Direksi dan Komisaris PT Jakpro diputuskan melalui RUPS Sirkuler (Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS)," kata Fitria Rahadiani, Senin (28/11/2022).
"RUPS menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan Direktur Perseroan. Ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Widi Amanasto (Dirut PT Jakpro), Gunung Kartiko, Leonardus W Wasono Mihardjo, Muhammad Taufiqurrachman, Iwan Takwin," ujar Fitria.
"RUPS menyetujui untuk mengangkat nama-nama di antaranya Iwan Takwin sebagai Direktur Utama, I Gede Adi Adnyana T sebagai Direktur Perseroan, Adrian Rusmana sebagai Direktur Perseroan, Solihin sebagai Direktur Perseroan, Adi Santosa sebagai Direktur Perseroan, serta Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan," tambahnya.
Pergantian pejabat penting juga dilakukan terhadap Sekda DKI Marullah Matali. Dia digeser menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar). Posisi Penjabat (Pj) Sekda DKI diserahkan kepada Uus Kuswanto yang sebelumnya menjabat Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI.
(jon)