Audiensi dengan Komisi Informasi, Pj Gubernur DKI: Keterbukaan Informasi Tingkatkan Demokrasi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan audiensi dengan jajaran komisioner Komisi Informasi (KI) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/11) kemarin. Diketahui Ia baru melantik pengganti antar waktu (PAW) KI periode 2020-2024.
”Saya menerima audensi jajaran komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta di Balai Kota. Dalam audensi, komisioner menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahun 2021 sesuai amanat UU perihal informasi publik,” kata Heru, Kamis (24/11/2022).
Heru menambahkan Pemprov DKI Jakarta mendukung keterbukaan informasi publik di Ibu Kota sebagai bagian dari hak konstitusional warga.“Melalui keterbukaan dan transparansi, kita tingkatkan kualitas demokrasi di Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Heru melantik pergantian antar waktu (PAW) anggota Komisi Informasi sisa masa jabatan periode 2020-2024 di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Heru berharap anggota yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk menunjang keterbukaan akses informasi publik yang dibutuhkan seluruh masyarakat.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
”Saya menerima audensi jajaran komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta di Balai Kota. Dalam audensi, komisioner menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahun 2021 sesuai amanat UU perihal informasi publik,” kata Heru, Kamis (24/11/2022).
Heru menambahkan Pemprov DKI Jakarta mendukung keterbukaan informasi publik di Ibu Kota sebagai bagian dari hak konstitusional warga.“Melalui keterbukaan dan transparansi, kita tingkatkan kualitas demokrasi di Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Heru melantik pergantian antar waktu (PAW) anggota Komisi Informasi sisa masa jabatan periode 2020-2024 di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Heru berharap anggota yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk menunjang keterbukaan akses informasi publik yang dibutuhkan seluruh masyarakat.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(ams)