Jakarta Tak Jadi Ibu Kota, Pemprov DKI Perkuat Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
loading...
A
A
A
JAKARTA - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta akan memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal itu sebagai antisipasi Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta di Discovery Ancol, Jakarta Utara yang dibuka Kepala Disparekraf Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata.
Andhika menyebut dalam pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), perlu dibentuk sebuah Grand Design (Desain Induk), lantaran hingga saat ini konsep tersebut belum dipahami secara mendalam, baik di lingkungan birokrasi maupun masyarakat umum. Tak hanya itu, Andhika mengatakan perlu penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai langkah antisipasi Jakarta yang bukan lagi Ibu Kota.
“Kegiatan ini lebih kepada bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menganalisa, mencermati urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita harus siap jika Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN), kekuatan kita ada di Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Harapannya, ke depan, pelaku Ekraf dapat difasilitasi dari mulai eksistensi, hak kekayaan intelektual, dan menjadi industri, sehingga dapat dikomersialkan,” ujar Andhika, Rabu (23/3/2022).
Data BPS pada 2019, Ekraf memiliki potensi pengembangan yang sangat besar di Indonesia dengan lapangan kerja yang dihasilkan sebesar 18,1 juta dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekspor sebesar USD20 miliar. Demikian pula di DKI Jakarta, Ekraf menjadi penyumbang besar dan tulang punggung perekonomian baru bagi DKI Jakarta, serta menjadi percontohan untuk daerah-daerah lainnya secara Nasional.
"Pemprov DKI Jakarta melihat potensi ekonomi yang signifikan dari sektor Ekraf perlu dijembatani dengan pembuatan grand design untuk mengembangkan 17 subsektor Ekraf," ucapnya.
Melalui pembuatan grand design tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menjadi awalan untuk pembuatan road map (peta jalan) pada proses pengembangan 17 subsektor Ekraf di DKI Jakarta. Peta jalan Ekraf juga seharusnya dapat menjadi pegangan terhadap arah strategi pengembangan ekonomi kreatif yang bekelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat serta perekonomian di DKI Jakarta.
Sebagai informasi, kegiatan FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dini Oktaviyanti (Koordinator Kajian Strategis Kemenparekraf RI), Tulus (Kepala Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan), Diaz Hendrassukma (Ketua umum Komite Ekraf Jakarta), Robby Wahyudi (Program Director Katapel id), dan dipandu oleh Moderator Camelia Harahap (Head of Art and Creative Industries British Council Indonesia) dan Novrizal Pratama (Ketua Umum Yayasan Indonesia Kuat).
Kegiatan ini dihadiri juga oleh jajaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUM) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, asosiasi, komunitas, pelaku Ekraf yang mewakili 17 subsektor Ekraf dan akademisi turut hadir.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta di Discovery Ancol, Jakarta Utara yang dibuka Kepala Disparekraf Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata.
Andhika menyebut dalam pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), perlu dibentuk sebuah Grand Design (Desain Induk), lantaran hingga saat ini konsep tersebut belum dipahami secara mendalam, baik di lingkungan birokrasi maupun masyarakat umum. Tak hanya itu, Andhika mengatakan perlu penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai langkah antisipasi Jakarta yang bukan lagi Ibu Kota.
“Kegiatan ini lebih kepada bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menganalisa, mencermati urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita harus siap jika Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN), kekuatan kita ada di Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Harapannya, ke depan, pelaku Ekraf dapat difasilitasi dari mulai eksistensi, hak kekayaan intelektual, dan menjadi industri, sehingga dapat dikomersialkan,” ujar Andhika, Rabu (23/3/2022).
Data BPS pada 2019, Ekraf memiliki potensi pengembangan yang sangat besar di Indonesia dengan lapangan kerja yang dihasilkan sebesar 18,1 juta dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekspor sebesar USD20 miliar. Demikian pula di DKI Jakarta, Ekraf menjadi penyumbang besar dan tulang punggung perekonomian baru bagi DKI Jakarta, serta menjadi percontohan untuk daerah-daerah lainnya secara Nasional.
"Pemprov DKI Jakarta melihat potensi ekonomi yang signifikan dari sektor Ekraf perlu dijembatani dengan pembuatan grand design untuk mengembangkan 17 subsektor Ekraf," ucapnya.
Melalui pembuatan grand design tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menjadi awalan untuk pembuatan road map (peta jalan) pada proses pengembangan 17 subsektor Ekraf di DKI Jakarta. Peta jalan Ekraf juga seharusnya dapat menjadi pegangan terhadap arah strategi pengembangan ekonomi kreatif yang bekelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat serta perekonomian di DKI Jakarta.
Sebagai informasi, kegiatan FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dini Oktaviyanti (Koordinator Kajian Strategis Kemenparekraf RI), Tulus (Kepala Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan), Diaz Hendrassukma (Ketua umum Komite Ekraf Jakarta), Robby Wahyudi (Program Director Katapel id), dan dipandu oleh Moderator Camelia Harahap (Head of Art and Creative Industries British Council Indonesia) dan Novrizal Pratama (Ketua Umum Yayasan Indonesia Kuat).
Kegiatan ini dihadiri juga oleh jajaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUM) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, asosiasi, komunitas, pelaku Ekraf yang mewakili 17 subsektor Ekraf dan akademisi turut hadir.
(cip)