Wawali Kota Bogor Berharap Pemerintah Tak Keluarkan Kebijakan Kontraproduktif Terkait Covid-19

JAKARTA - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim berharap pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi kontraproduktif terkait persoalan Covid-19. Meski saat ini kasus Covid-19 telah menurun, kelonggaran-kelonggaran saat ini dikhawatirkan membuat kasus Covid-19 mengalami kenaikan.

Hal tersebut dikatakan Dedie dalam acara Diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tema 'Bersiap Hidup di Era Pandemi melalui live streaming, Sabtu (12/3/2032). Menurut dia, kasus Covid-19 di Kota Bogor saat ini sudah terkendali. Karena, dilihat dari kasus positif harian sudah mengalami penurunan dan juga angka keterisian tempat tidur yang rendah.

"Sejauh ini jumlah kasus harian sudah menurun tajam hampir sama dengan daerah lain di Indonesia. Juga kasus positif aktif di bawah 5.000 orang dan BOR kita masih rendah diangka 23-25 persen artinya kondisi ini terkendali. Artinya pemulihan ekonomi dan juga memasuki kembali pendidikan tatap muka dan kegiatan sosial budaya kelihatannya sudah bisa mulai kita lakukan secara bertahap," kata Dedie.

Meski begitu, Dedie berharap jangan sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpotensi kontraproduktif. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kasus baru yang bisa membuat angka Covid-19 kembali naik dan merugikan semua.

"Saya mendengar di beberapa tempat misalnya boleh kegiatan-kegiatan yang tanpa jarak sebetulnya ini berbahaya juga. Takutnya kan situasinya masih belum terlalu pasti ya apakah betul apabila kita longgarkan semuanya tidak ada lagi kenaikan kasus Covid-19," ujarnya.

Kebijakan-kebijakan yang dimaksud lebih kepada kegiatan sosial dan kemasyarakatan atau pada sektor olahraga. Karena, indivudu dalam kegiatan tersebut lebih beragam sehingga patut untuk diwaspadai.

"Bukan hanya Commuter Line, mungkin kan Commuter Line itu satu komunitas mereka sudah paham memakai masker dan sebagainya. Tapi misalnya ada kegiatan sosial kemasyarakatan atau olahraga yang justru beragam bukan dalam satu entitas ini kelihatannya yang perlu kita waspadai. Bukan berarti saat ini, saat yang tepat untuk melonggarkan di semua lini tetapi kita harus mewaspadai jangan sampai terjadi lonjakan kasus baru yang justru merugikan kita semua itu yang ingin kita pahami kepada masyarakat," ungkapnya.

Untuk kondisi di Kota Bogor, Dedie tak menampik bahwasanya masih banyak masyarakat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga jangan sampai adanya pelonggaran-pelonggaran justru bisa berpotensi menimbulkan kasus baru di kemudian hari.

"Justru kita lakukan pembatasan-pembatasan dengan adanya kebijakan baru ini tentunya ya tadi, kita ingin memastikan prokes itu tetap diterapkan. Sekarang kan PPKM Level 2, jangankan level 2, level 3 saja masih banyak masyarakat yang abai. PPKM Level 2 ini kalau diikuti dengan berbagai kebijakan yang tadi yang terlalu melonggarkan, ya paling tidak menurut saya kasih waktu sampai awal bulan puasa baru kita bisa melakukan pelonggaran lebih luas," ucapnya.