Disebut Akan Temui Jokowi Bahas Formula E, Ini Penjelasan Anies Baswedan

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menemui Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait pelaksanaan Formula E . Menyikapi hal itu, Anies mengatakan ada banyak sekali agenda pertemuan.

"Terkait kegiatan pertemuan, ada banyak sekali pertemuan. Dan begitu banyak pertemuan yang memang bukan pertemuan yang dipublikasikan," kata Anies saat jumpa pers usai bertemu Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021).

Anies mengatakan dirinya akan menyampaikan sesuatu kepada publik apabila persoalan tersebut sudah terealisasikan, termasuk pertemuan dengan Presiden Jokowi.

"Karena itu saya selalu menyampaikan hal-hal yang memang sudah siap disampaikan kepada publik, kalau yang belum tuntas belum disampaikan, sampai sudah benar-benar tuntas termasuk pertemuan-pertemuan yang tadi Anda (wartawan) sebut (pertemuan dengan Jokowi terkait Formula E)," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas event ajang balapan Formula E pada 2022. Anies mengajak serta CEO Formula E untuk menghadap Presiden Jokowi.



Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, permintaan Anies Baswedan untuk bertemu Jokowi dalam perihal balapan Formula E masih belum dikabulkan. Menurutnya, ajang balap Formula E sepenuhnya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Faldo melanjutkan, berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak yang terkait.

"Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden, dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun, sebaiknya pemprov DKI dan panitia penyelenggaran memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya, Kamis 25 November 2021.

Dia menuturkan, sebaiknya Pemprov DKI terlebih menyiapkan lokasi dan kepatutan hukumnya.

"Venue, jalur, termasuk tata kelola, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan," sambungnya.