Jakarta Provinsi Paling Demokratis, Anies: Pemprov DKI Beri Kebebasan untuk Berekspresi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara terkait Pemprov DKI Jakarta raih posisi pertama provinsi paling demokratis selama 4 tahun berturut-turut. Pemprov DKI berhasil mempertahankan posisi peringkat satu selama empat tahun berturut-turut, sejak 2017.

“Kami DKI Jakarta alhamdullilah setahun ini pun kembali tinggi di dalam indeks secara demokrasi. Kita ingin terus ibu kota bisa menjadi rujukan di dalam menjaga suasana demokratis,” kata Anies kepada wartawan (4/9/2021). (Baca juga; 4 Tahun Berturut-turut, Jakarta Posisi Pertama Provinsi Paling Demokratis )

Anies mengatakan, pemprov DKI memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. “Soal indeks demokrasi alhamdullilah, kita di jakarta ingin terus menjaga agar iklim kebebasan berekspresi bisa hidup karena ini adalah sebuah demokrasi dan reformasi yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang muda tahun 98 untuk semangatnya harus kita jaga,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020. Berdasar data BPS tersebut, IDI Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat satu secara nasional dengan nilai indeks sebesar 89,21. (Baca juga; Anies Dapat Penghargaan Terus, Netizen Sampai Bosen Dengernya )

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengatakan, nilai IDI DKI Jakarta tahun 2020 alami peningkatan sebesar 0,92 poin dibanding tahun 2019 yang sebesar 88,29. Menduduki posisi pertama provinsi paling demokratis, nilai IDI DKI terus bertumbuh, yakni 84,73 pada 2017 dan 85,08 pada 2018.

“Alhamdulillah, dengan nilai ini, IDI Provinsi DKI Jakarta meraih kategori baik. Hal ini karena dukungan semua pihak hingga Pemprov DKI Jakarta bisa mempertahankan posisi pertama dengan nilai indeks demokrasi yang terus tumbuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat yang telah menjaga DKI Jakarta tetap kondusif dan demokratis,” kata Taufan, Jumat (3/9).

Taufan menjelaskan, ada tiga aspek yang dinilai dalam penghitungan nilai IDI. Yakni, aspek kebebasan sipil, aspek hak- hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Ke depannya, Pemprov DKI akan berusaha untuk tetap meraih kategori baik dalam Indeks Demokrasi dengan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah DKI Jakarta.

“Untuk bisa mempertahankan hal yang sudah baik ini, tentu kami membutuhkan dukungan semua pihak dan seluruh komponen masyarakat. Mari kita bersama-sama tetap menjaga Jakarta aman dan demokratis,” imbuh Taufan.