Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Bekasi Belum Tepat Sasaran
loading...
Pemerintah Kota Bekasi menerima aduan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang tengah berlangsung di wilayahnya masih belum tepat sasaran. SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi menerima aduan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang tengah berlangsung di wilayahnya masih belum tepat sasaran. Sebab, banyak laporan warga melalui pengurus RT dan RW yang mengaku BST dari Kementerian Sosial tersebut tidak tepat sasaran kepada warga yang terdampak COVID-19.
”Laporan yang kami terima dari warga, BST yang tengah disalurkan belum tepat sasaran,” kata Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Minggu (25/7/2021). Padahal, kata Tri, Pemkot Bekasi telah memberikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diperbaharui kepada Kementerian Sosial. (Baca juga; Heboh BST Dipungli, Wakil Wali Kota Bekasi Kecam Pengurus RT dan RW )
Tri menjelaskan, laporan tidak tepat sasaran itu setelah pemerintah menanggapi aduan beberapa ketua RW yang menilai bantuan sosial tunai (BST) tak tepat sasaran lantaran masih mengunakan DTKS lama. ”Updating-nya kita selalu sampaikan gitu loh, termasuk data tambahan dan lain sebagainya, tiba – tiba ada laporan begitu,” ungkapnya.
Permasalahan pembaharuan DTKS, kata dia, tak hanya terjadi di Kota Bekasi saja, melainkan juga di wilayah lain yang juga menghadapi persoalan serupa. Alhasil, banyak masyarakat yanh telah meninggal dunia atau tak berdomosili di tempat tersebut, kembali mendapatkan BST pada periode Mei-Juni dengan dana total sebesar Rp600.000 setiap KPM.
Sementara Ketua RW 03 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Wahyudi mengatakan, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di wilayahnya cenderung tak tepat sasaran.”Ya bisa dibilang belum tepat sasaran. Saat ini aja datanya data lama, yang keluar malah namanya itu-itu saja. Yang berhak nerima malah enggak ada namanya,” katanya. (Baca juga; Wagub DKI Klaim Penyaluran BST di DKI Jakarta Sudah Mencapai 75% )
Padahal, kata dia, pihaknya sudah memperbarui data terkait siapa saja yang berhak untuk menerima BST dalam rangkan bantuan PPKM Darurat. Bahkan, dia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak RT setempat. Namun menurutnya, data-data yang dipakai masih saja yang lama dan tak tepat sasaran.
”Laporan yang kami terima dari warga, BST yang tengah disalurkan belum tepat sasaran,” kata Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Minggu (25/7/2021). Padahal, kata Tri, Pemkot Bekasi telah memberikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diperbaharui kepada Kementerian Sosial. (Baca juga; Heboh BST Dipungli, Wakil Wali Kota Bekasi Kecam Pengurus RT dan RW )
Tri menjelaskan, laporan tidak tepat sasaran itu setelah pemerintah menanggapi aduan beberapa ketua RW yang menilai bantuan sosial tunai (BST) tak tepat sasaran lantaran masih mengunakan DTKS lama. ”Updating-nya kita selalu sampaikan gitu loh, termasuk data tambahan dan lain sebagainya, tiba – tiba ada laporan begitu,” ungkapnya.
Permasalahan pembaharuan DTKS, kata dia, tak hanya terjadi di Kota Bekasi saja, melainkan juga di wilayah lain yang juga menghadapi persoalan serupa. Alhasil, banyak masyarakat yanh telah meninggal dunia atau tak berdomosili di tempat tersebut, kembali mendapatkan BST pada periode Mei-Juni dengan dana total sebesar Rp600.000 setiap KPM.
Sementara Ketua RW 03 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Wahyudi mengatakan, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di wilayahnya cenderung tak tepat sasaran.”Ya bisa dibilang belum tepat sasaran. Saat ini aja datanya data lama, yang keluar malah namanya itu-itu saja. Yang berhak nerima malah enggak ada namanya,” katanya. (Baca juga; Wagub DKI Klaim Penyaluran BST di DKI Jakarta Sudah Mencapai 75% )
Padahal, kata dia, pihaknya sudah memperbarui data terkait siapa saja yang berhak untuk menerima BST dalam rangkan bantuan PPKM Darurat. Bahkan, dia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak RT setempat. Namun menurutnya, data-data yang dipakai masih saja yang lama dan tak tepat sasaran.
(wib)
Explore More