Menanti Taji Komjen Agung Budi, Kasatgas Saber Pungli untuk Bersih-bersih Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA - Pelabuhan Tanjung Priok , Jakarta Utara sedang disorot lantaran pungutan liar ( pungli ) dan aksi premanisme yang meresahkan. Dari hasil razia di kawasan pelabuhan sudah 50 orang berhasil diamankan.

Agar pemberantasan pungli dan preman sampai ke akarnya perlu supervisi dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli ) yang dipimpin Komjen Pol Agung Budi Maryoto.
Baca juga: Cicipi Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, Oknum Aparat Bakal Ditindak Tegas

Maka itu, Satgas Saber Pungli amat ditunggu sepak terjangnya untuk memerangi pungli di Pelabuhan Tanjung Priok hingga tuntas.

Dalam sebuah kesempatan, Agung mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritakan 5 program yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Praktik pungli sampai saat ini masih ada di sentra-sentra pelayanan masyarakat pemerintah daerah,” ujarnya dikutip dari laman saberpungli.id, Senin (14/6/2021).

Mantan Kapolda Jawa Barat itu sangat mengharapkan Unit Pemberantasan Pungli provinsi hingga kabupaten/kota lebih menggiatkan sosialisasi, intelijen, dan penegakan hukum.

Masih dari saberpungli.id, Presiden Jokowi memang sangat serius memberantas pungli. Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli.

Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di rumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan.
Baca juga: Viral Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok Mulai Kaca Truk Pecah hingga Kantong Kresek, Polisi: Video Lama dan Salah Paham

Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

Yang namanya pungli bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke Presiden memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus diselesaikan.

“Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu,” ujar Jokowi.

Presiden juga mengingatkan pungli tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional.