Pansus DPRD DKI Geram Lihat Proyek KBN

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta Kawasan Berikat Nusantara (KBN) geram usai mengunjungi KBN di Takalar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, anggota DPRD DKI menemukan ketiadaan bukti fisik pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) yang selama ini digadang-gadang sebagai proyek potensial dengan nilai investasi fantastis.

KITA ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020. Data diperoleh, KBN sedang mengembangkan Takalar Integrated Industrial Park (TIIP) sebagai kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan dan berkonsep industri multiklaster yang didukung infrastruktur kawasan lengkap.
Baca juga: Sidang PK di MA, KBN Kembali Kalah Lawan KCN

Di penghujung 2019, Direktur Pengembangan KBN Rahayu Ahmad Junaedi menyebutkan megaproyek tersebut telah banyak dilirik investor. Dia mengklaim sebanyak 50 perusahaan daur ulang asal China di bawah bendera CMRA telah menyatakan kesiapannya bergabung di kawasan industri baru. Nilai investasi diperkirakan mencapai Rp40 triliun dan nilai produksi dari industri pengolahan ini diperkirakan bisa mencapai Rp200 triliun per tahun setelah konstruksi selesai.

Namun, hingga memasuki pertengahan 2021 tak ada fakta pembangunan yang terlihat di lokasi. Hal itu membuat publik bertanya apakah ini proyek fiktif atau mangrak.

Untuk menjawab itu semua akhirnya Pansus KBN DPRD DKI melakukan kunjungan ke wilayah proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Dalam kunjungannya ke Takalar, DPRD DKI yang memperjuangkan kepentingan DKI sebagai pemilik 26,85 persen saham di KBN dibuat geleng kepala.

“(Proyek KBN di Takalar) Belum ada apa-apanya. Itu kan kebijakan dia untuk ekspansi bisnisnya. Anggaran dah ada tapi gak ada pembangunan. Masyarakat protes pembebasan lahannya,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam Pansus KBN, Syahrial, Rabu (26/5/2021).
Baca juga: Ratusan ASN Tolak Ikut Lelang Jabatan Esolon II, DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus

Di sela-sela rapat Pansus KBN, Syahrial bahkan menyentil KBN yang dianggapnya hebat di atas kertas karena melakukan ekspansi namun belum mampu merealisasikan mimpi hebatnya mengenai KITA. Padahal, anggaran pembangunan telah dimiliki KBN.

"Objek yang kita kunjungi di Takalar. Kalau saya pikir gak ada objeknya yang dikunjungi. Artinya belum pantas untuk dikunjungi karena belum ada apa-apanya. Selama ini saya terkagum dengan KBN sampai ke Takalar pun sudah ekspansi ke sana. Tapi yang saya lihat hanya gubuk kecil, tanahnya juga gak jelas,” kata politikus PDIP itu.

Syahrial menekankan persoalan dialami KBN dalam ekspansinya ke Takalar selama ini tertutupi dan baru diketahui saat kunjungan ke lokasi. Padahal, Direktur Utama KBN yang saat itu masih dijabat Sattar Taba meyakinkan kawasan industri diperkirakan menyerap 15.000 tenaga kerja. Investasi ini akan membawa dampak positif bagi ekonomi Sulawesi Selatan.

"Jangan dulu membayangkan kawasan industri sebagaimana umumnya kita saksikan, pengukuran tanah bahkan sulit dilakukan karena mendapat penolakan keras dari masyarakat. Istilahnya mereka takut diparangi," ujarnya.