BPAD DKI Jakarta Tegaskan Lahan Milik Pemprov di Muara Angke Tidak Boleh Dibangun

JAKARTA - Sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan Pemprov DKI Jakarta di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara belum memiliki persetujuan. Proyek bangunan tersebut seharusnya tidak berjalan sebelum penyelesaian pengajuan atau keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono mengatakan, jika pembangunan yang berada di lokasi tersebut dalam status sewa."Saat ini masih kita proses. Mestinya, kalau belum selesai prosesnya, tidak boleh dipergunakan terlebih dahulu. Kalau sudah ada pembangunan seharusnya dipertanyakan ke Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan," kata Pujiono saat dikonfirmasi Senin (19/4/2021).

Menurut Pujiono, lamanya waktu proses pengajuan pengunaan lahan pun tergantung dari Keputusan Gubernur. Sebab, pengajuan harus melalui beberapa proses yang meliputi kajian dan pertimbangan yang matang.

Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan (Citata) Jakarta Utara, Kihajar Bonang menuturkan, telah mengusulkan penertiban terhadap bangunan tersebut."Info dari Kecamatan Penjaringan sudah diusulkan penindakan (bongkar)," kata Bonang, Senin (22/3/2021) lalu. Menurut Bonang Kondisi proyek bangunan yang tak memiliki IMB sudah dikroscek sampai ke Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Utara Lamhot Tambunan menuturkan, tidak mendapati permohonan pengajuan IMB untuk objek bangunan tersebut."Sebagaimana objek yang dimaksud di Jalan Dermaga Kawasan Perikanan Muara Angke tidak pernah ada mengeluarkan (IMB)," kata Lamhot.

Sementara itu, Kepala UP Pelabuhan Perikanan Muara Angke Mahad mengatakan, izin penggunaan lahan telah diajukan pihak ketiga ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Pengajuannya dilakukan pada sekitar tahun 2018, terutama karena lahan yang cukup luas yakni sekitar 3.000 meter. "Jadi yang saya tahu, (pemohon) sudah ajukan permohonan sewa lahan. Namun sampai saat ini memang SK (Surat Kuasa) belum juga terbit," kata Mahad.

Adapun proyek pembangunan gudang peralatan kapal tersebut sudah rampung sekitar 70 persen setelah dikerjakan sejak awal tahun 2021. Padahal, proyek itu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemprov DKI.