DPRD DKI Minta KPK Ungkap hingga Akarnya Kasus Korupsi Lahan Rumah DP Rp0
loading...
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik.Foto/SINDOphoto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0 . DPRD DKI akan meminta penjelasan dari manajemen Perumda Sarana Jaya terkait kasus dugaan korupsi tersebut.
"Kami di DPRD ingin minta penjelasan (terkait kasus) saja," kata Taufik saat dikonfirmasi MNC melalui sambungan telepon, Selasa (16/3/2021). DPRD DKI, lanjut Taufik, telah menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk memproses kasus tersebut.
"Kami berharap KPK bisa mengungkap hingga akar-akarnya. Saya kira itu ya kita serahkan sepenuhnya," ujarnya.
Taufik mengatakan, kasus ini menjadi pelajaran dan evaluasi semua pihak. Terlebih dalam penggunaan anggaran. Semua harus melalui mekanisme yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan."Nah ini kan siapa yang bertanggung jawab? ya penggunanya. Ya si Yorry itu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya ditunda lantaran BUMD tersebut belum menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait materi pembahasan. Hal itu untuk menghindari asumsi dan prasangka atas perkara tersebut.
"Kami memutuskan untuk menunda rapat ini, meneruskannya kembali dua pekan dari sekarang untuk mendapatkan data-data yang akurat," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz di kantornya, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Sebelumnya, Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0. Setelah menyandang tersangka, jabatan Yoory langsung dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Sedangkan posisi Yoory di Sarana Jaya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Indra Sukmono Arharrys.
"Kami di DPRD ingin minta penjelasan (terkait kasus) saja," kata Taufik saat dikonfirmasi MNC melalui sambungan telepon, Selasa (16/3/2021). DPRD DKI, lanjut Taufik, telah menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk memproses kasus tersebut.
"Kami berharap KPK bisa mengungkap hingga akar-akarnya. Saya kira itu ya kita serahkan sepenuhnya," ujarnya.
Taufik mengatakan, kasus ini menjadi pelajaran dan evaluasi semua pihak. Terlebih dalam penggunaan anggaran. Semua harus melalui mekanisme yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan."Nah ini kan siapa yang bertanggung jawab? ya penggunanya. Ya si Yorry itu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya ditunda lantaran BUMD tersebut belum menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait materi pembahasan. Hal itu untuk menghindari asumsi dan prasangka atas perkara tersebut.
"Kami memutuskan untuk menunda rapat ini, meneruskannya kembali dua pekan dari sekarang untuk mendapatkan data-data yang akurat," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz di kantornya, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Sebelumnya, Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0. Setelah menyandang tersangka, jabatan Yoory langsung dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Sedangkan posisi Yoory di Sarana Jaya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Indra Sukmono Arharrys.
(hab)
Explore More