Soal Kenaikan Gaji DPRD DKI, Pengamat Ingatkan Jakarta Paling Banyak Utang

JAKARTA - Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, kenaikan anggaran tersebut dilakukan pada masa pandemi Covid-19 .

Pengamat Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, kenaikan RKT ini jelas-jelas tidak memiliki argumen yang cukup kuat. Dari aspek manapun, dia menilai kenaikan ini sangat tidak dapat dimaklumi.

Dia mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa DPRD DKI seharusnya tidak menaikkan RKT. Pertama, sudah bisa diprediksi bahwa kinerja DPRD 2021 tidak sepadat 2020 atau tahun 2019 berhubung karena terhimpit masalah Covid-19. Kedua, Jakarta lebih banyak berkutat pada aspek PSBB. Jadi ketentuan untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas di luar ruangan juga dicegah

"Ketiga, APBD juga berkurang. Seperti kita ketahui, APBD DKI hanya mengumpulkan anggaran sekitar setengah dari APBD normal DKI sehingga dengan begitu kenaikan ini sangat tidak realistis," ujar Ray, Selasa (1/12/2020). (Baca juga:Kenaikan Gaji DPRD DKI Dinilai Bebani Rakyat)

Keempat, Jakarta juga termasuk salah satu daerah yang paling banyak berutang ke pemerintah pusat. Sangat tidak patut anggaran utang dipakai untuk kepentingan dan kegiatan yang tidak semestinya.

"Kelima, hingga tahun 2021 musibah Covid-19 nampaknya belum akan berujung. Dengan begitu dan sudah semestinya prosentase APBD DKI harus sebesar-besarnya untuk kepentingan penanggulangan Covid-19," katanya.

Melihat kondisi itu, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki komitmen kuat agar dana daerah sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan publik.

Sebelumnya, berdasarkan dokumen yang beredar RKT DPRD DKI itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI. (Baca juga:Center For Budget Analysis: DPRD DKI Jangan Nafsu Naik Gaji)

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.

Kenaikan anggaran akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).