Andi Arief: Pemanggilan Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya Tidak Wajar
loading...
A
A
A
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat , Andi Arief menilai pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya besok tidak wajar. Karena pertanggungjawaban Anies sebagai Gubernur itu pertanggungjawaban politik.
Hal itu diungkapkan Andi Arief dalam kicauan di akun Twitternya @AndiArief_ pada Senin (16/11/202)."Pemanggilan @aniesbaswedan soal keramaian oleh Polisi tidak wajar. Karena pertanggungjawaban Anies sebagai Gubernur itu pertanggungjawaban politik. Posisi Anies di atas kepolisian wilayah. Karena jabatan politik. Harusnya Mendagri yang berhak memanggil Gubernur." kicau Andi Arief.
Kicauan Andi Arief ini mendapat berbagai rekasi dari netiizen. Di antaranya akun @mangdiman07 yang berkicau,"Hukum Ketatanegaraannya dimana ya...Kapolda panggil Gubernur...berarti Kapolri bisa panggil Presiden...". (Baca: Buntut Pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab, Gubernur DKI Diancam Penjara 1 Tahun)
Kemudian akun @FaqihAbdulqodir yang berkicau,"Kepulangan IB HRS membawa banyak sekali manfaat, slg satunya pemerintah jadi rada tegas soal protokol kesehatan, sayangnya tegasnya hanya kelawan politik tapi tetep memble ke mereka yg pro, artinya bukan soal kesehatan tapi kekuasaan."
Hal itu diungkapkan Andi Arief dalam kicauan di akun Twitternya @AndiArief_ pada Senin (16/11/202)."Pemanggilan @aniesbaswedan soal keramaian oleh Polisi tidak wajar. Karena pertanggungjawaban Anies sebagai Gubernur itu pertanggungjawaban politik. Posisi Anies di atas kepolisian wilayah. Karena jabatan politik. Harusnya Mendagri yang berhak memanggil Gubernur." kicau Andi Arief.
Kicauan Andi Arief ini mendapat berbagai rekasi dari netiizen. Di antaranya akun @mangdiman07 yang berkicau,"Hukum Ketatanegaraannya dimana ya...Kapolda panggil Gubernur...berarti Kapolri bisa panggil Presiden...". (Baca: Buntut Pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab, Gubernur DKI Diancam Penjara 1 Tahun)
Kemudian akun @FaqihAbdulqodir yang berkicau,"Kepulangan IB HRS membawa banyak sekali manfaat, slg satunya pemerintah jadi rada tegas soal protokol kesehatan, sayangnya tegasnya hanya kelawan politik tapi tetep memble ke mereka yg pro, artinya bukan soal kesehatan tapi kekuasaan."
(hab)