Bela Anies, Taufik Sebut Menkeu Sri Mulyani Berpolitik Soal Bansos

JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati perihal lepas tanggung jawabnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penyaluran bantuan social (bansos) sembako bagi 1,1 juta warga DKI berpolemik. Pernyataan tersebut dinilai ingin menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pada pencalonan Presiden 2024.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. Dia menilai, ungkapan Menkeu Sri Mulyani itu sarat dengan muatan politik. Dimana menuduh Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tak memiliki dana untuk distribusikan sembako pada masyarakat.

"Saya menilai pernyataan Menkeu Sri Mulyani tersebut sudah politis," kata Taufik melalui siaran tertulisnya, Jumat (8/5/2020). (Baca juga: Sri Mulyani: Pemprov DKI Tidak Miliki Dana Salurkan Bansos ke Warganya )

Tak hanya berbau politik, lanjut Taufik, tuduhan tersebut juga menyakiti hati rakyat Ibu Kota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dia meyakini bila masyarakat tahu ke arah mana pernyataan Menkeu Sri tersebut, bukan lain ialah ada kaitannya dengan kontestasi politik 2024 mendatang.

"Tuduhan Menkeu Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies yang sejak awal tanggap dan cepat menangani Covid-19. Kelihatan sekali perseteruan politiknya. Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan dikontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan. Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran bansos untuk masyarakat ibu kota dan anggaran bansos DKI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk 1,1 juta warga. (Baca juga: Ini Penjelasan Anies Soal Bantuan Sosial DKI Jakarta )