Begini Tahapan untuk Pengelola Bioskop agar Bisa Putar Film

JAKARTA - Pengelola bioskop diminta menyerahkan proposal perizinan operasional apabila mau beroperasi pada masa PSBB transisi. Proposal tersebut berisi sejumlah penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan, untuk membuka kembali bioskop di tengah masa PSBB transisi, pengelola bioskop harus menjalani sejumlah prosedur dan ketentuan wajib.

"Tahap awal pengelola harus mengajukan proposal pembukaan bioskop. Di dalamnya berisi protokol kesehatan Covid-19," ujar Bambang, Senin (12/10/2020).
(Baca juga: Resepsi Pernikahan Dilarang saat PSBB Transisi, Kalau Akad Nikah Boleh)

Setelah proposal diterima, Dinas Parekraf DKI bakal membentuk tim termasuk tim dari Dinas Kesehatan untuk mendengarkan presentasi dari pengelola terkait penerapan protokol kesehatan di bioskop.

Apabila dalam presentasi masih ada hal-hal yang dirasa kurang, tim akan memberi masukan untuk perbaikan protokol kesehatan. Kemudian tim ini akan terjun ke lapangan untuk melihat kondisi bioskop.

"Tim gabungan akan mereview apa yang dipaparkan sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai maka akan dikasihkan masukan-masukan, ini ditambah kurang, kalau sudah ya oke. Tim akan melakukan survei atau kunjungan ke lokasi yang akan dibuka," jelas Bambang.

Selanjutnya, tim akan melakukan simulasi dan dilanjutkan dengan rapat gabungan yang terdiri dari Dinas Parekraf, tim Dinas Kesehatan, serta pengelola bioskop untuk mengambil kesimpulan. (Baca juga: Diperbolehkan Beroperasi pada PSBB Transisi, Pengelola Bioskop Kok Malah Sedih)

"Kalau kesimpulannya oke, sudah disetujui, maka akan dikeluarkan surat kepala Dinas Parekraf bahwa manajemen boleh membuka usahanya," kata Bambang.

Untuk mempersingkat waktu kerja, satu manajemen bioskop hanya mengajukan satu proposal walaupun jumlah bioskop lebih dari satu.

Mulai hari ini Senin (12/10/2020) pengelola bioskop sudah bisa mengajukan proposal. "Nah, yang ngajuin misal XXI di Jakarta katakan ada 10. Nanti 10, 10-nya boleh buka, tapi yang mengajukan cukup satu manajemen," ucapnya.