Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PSBB Transisi, Perkantoran Diwajibkan Mendata Pengunjung
loading...
Pada masa PSBB Transisi mulai Senin 12 hingga 25 Oktober 2020, sejumlah kegiatan perkantoran boleh beroperasi dengan kapasitas 50%. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pada masa PSBB Transisi mulai Senin 12 hingga 25 Oktober 2020, sejumlah kegiatan perkantoran boleh beroperasi dengan kapasitas 50%. Perkantoran diminta untuk mendata pengunjung dan menyerahkannya ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, berdasarkan data epidemiologi, terjadi penurunan proporsi penemuan kasus pada klaster perkantoran selama 1 minggu terakhir. Untuk itu, pada masa transisi ini perkantoran diperbolehkan beraktivitas dengan kapasitas 50%.
Kebijakan baru yang diterapkan dalam PSBB Masa Transisi saat ini adalah pendataan pengunjung dan karyawan dalam sektor yang dibuka, dapat menggunakan buku tamu (manual) ataupun aplikasi teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memudahkan analisis epidemiologi khususnya contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap kasus positif. Adapun informasi yang harus tersedia, yaitu nama, nomor telepon, dan NIK.
"Bila ditemukan klaster (bekerja bersama, berinteraksi dekat) di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi. Setiap bisnis wajib menyiapkan ‘COVID-19 Safety Plan," kata Anies dalam siaran tertulisnya, Minggu (11/10/2020). (Baca juga; Anies Baswedan Berlakukan Kembali PSBB Transisi di Jakarta )
Untuk 11 sektor esensial, seperti kesehatan; bahan pangan; energi; komunikasi dan tekhnologi informasi; keuangan; logistik ;industri strategis; perhotelan; kontruksi; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital dan objek tertentu; kebutuhan sehari hari diperbolehkan beraktifitas dengan kapasitas sesuai kebutuhan.
"Semua perkantoran wajib menyerahkan data secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sebagai upaya penelusuran penyelidikan epidemiologi. Melakukan penyesuaian jam kerja dengan tiga shift," pungkasnya. (Baca juga; Pemprov DKI Tingkatkan Tracing pada Masa PSBB Transisi )
Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menghentikan PSBB ketat dan kembali kepada masa PSBB transisi hingga 25 Oktober mendatang. Hal tersebut dilakukan karena adanya pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif meski masih terjadi peningkatan penularan. Pada masa PSBB ketat, sejumlah perkantoran hanya diperbolehkan beraktivitas sekitar 25% pegawai.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, berdasarkan data epidemiologi, terjadi penurunan proporsi penemuan kasus pada klaster perkantoran selama 1 minggu terakhir. Untuk itu, pada masa transisi ini perkantoran diperbolehkan beraktivitas dengan kapasitas 50%.
Kebijakan baru yang diterapkan dalam PSBB Masa Transisi saat ini adalah pendataan pengunjung dan karyawan dalam sektor yang dibuka, dapat menggunakan buku tamu (manual) ataupun aplikasi teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memudahkan analisis epidemiologi khususnya contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap kasus positif. Adapun informasi yang harus tersedia, yaitu nama, nomor telepon, dan NIK.
"Bila ditemukan klaster (bekerja bersama, berinteraksi dekat) di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi. Setiap bisnis wajib menyiapkan ‘COVID-19 Safety Plan," kata Anies dalam siaran tertulisnya, Minggu (11/10/2020). (Baca juga; Anies Baswedan Berlakukan Kembali PSBB Transisi di Jakarta )
Untuk 11 sektor esensial, seperti kesehatan; bahan pangan; energi; komunikasi dan tekhnologi informasi; keuangan; logistik ;industri strategis; perhotelan; kontruksi; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital dan objek tertentu; kebutuhan sehari hari diperbolehkan beraktifitas dengan kapasitas sesuai kebutuhan.
"Semua perkantoran wajib menyerahkan data secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sebagai upaya penelusuran penyelidikan epidemiologi. Melakukan penyesuaian jam kerja dengan tiga shift," pungkasnya. (Baca juga; Pemprov DKI Tingkatkan Tracing pada Masa PSBB Transisi )
Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menghentikan PSBB ketat dan kembali kepada masa PSBB transisi hingga 25 Oktober mendatang. Hal tersebut dilakukan karena adanya pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif meski masih terjadi peningkatan penularan. Pada masa PSBB ketat, sejumlah perkantoran hanya diperbolehkan beraktivitas sekitar 25% pegawai.
(wib)
Explore More