Diduga Tak Tepat Sasaran, Serambi Adukan Penyaluran Bansos ke DPRD DKI

loading...
Diduga Tak Tepat Sasaran, Serambi Adukan Penyaluran Bansos ke DPRD DKI
Masyarakat menerima paket bantuan sembako dari Pemprov DKI. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Serikat Mahasiswa Betawi Indonesia (Serambi) melaporkan dugaan penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat Sasaran kepada DPRD DKI Jakarta. Penyaluran bansos di beberapa wilayah DKItidak tepat sasaran karena data yang tidak valid.

"Kami mendapatkan temuan di lapangan ada penerima bansos yang memiliki mobil tapi masih dapat bantuan social atau bansos dari Pemprov DKI. Di samping itu juga beras yang diterima warga tidak layak oleh karenanya kami laporkan persoalan ini kepada DPRD DKI dengan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik," kata Rizki di Gedung DPRD DKI Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis 24 September 2020.

Rizki juga meminta agar data bansos diperbaiki dengan melibatkan Ketua RT dan RW agar penerimanya tepat sasaran. "Pemprov harus libatkan ketua RT dan RW karena mereka tahu secara pasti warganya yang perlu mendapatkan bantuan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menuturkan, akan membawa temuan Serikat Mahasiswa Betawi Indonesia ke Rapat Evaluasi Bansos yang melibatkan Stakeholder di antaranya Dinas Sosial DKI dan PD Pasar Jaya.



"Minggu depan kita akan adapertemuan dengan Dinas Sosial, PD Pasar Jaya dan beberapa instansi terkait yang intinya akan membahas masalah penyaluran bansos dan kita akan sampaikan temuan dari teman teman mahasiswa iniagar penyaluran bansos tepat sasaran," ungkap Taufik. (Baca juga: Penerima Bansos Bertambah, Distribusi 20.606 Paket ke Ciracas Terhambat)

Taufik juga mengungkapkanbahwa Pemprov DKI sekali mengucurkan Dana Bansos lebih dari Rp300 Milyar untuk warga DKI yang membutuhkan. Oleh karena itu DPRD pun turut melakukan pengawasan.

"Penerima Bansos di DKI sekitar 1,2 juta KK dengan dana bantuan sebesar Rp300 ribu jadi lebih dari Rp300 milyar Pemprov alokasikan bansos buat warga Jakarta dan dana sebanyak ini harus tepat sasaran dan bermanfaat buat warga DKI yang membutuhkan apalagi di tengah situasi pandemik covid 19," tambah Taufik.



Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengusulkan agar Bansos tersebut tidak lagi berupa sembako tetapi dapat berupa uang tunai. "Kita akan usulkan ya agar Bansos diterima warga dalam bentuk uang Tunai karena lebih efektif dan efisien dari pada sembako yang kemungkinan terjadi sembako tersebut rusak atau tidak sesuai denganuang yang diinginkan," kata Taufik.

Lebih lanjut M Taufik menjelaskan untuk mengatasi Persoalan covid 19 di DKI DPRD bersama Pemerintah Provinsi tengah membuat Perda yang akan selesai akhir bulan ini. "Insya Allah akhir September Perda tentang Covid 19 akan disahkan dan dengan adanya Perda maka Penanganan Covid 19 di DKI dapat lebih maksimal," pungkasnya.
(mhd)
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top