APBD Kota Bogor Tidak Cukup Jadi Alasan Bima Arya Enggan PSBB Total

JAKARTA - Pemkot Bogor belum bisa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mencukupi.

"Warga kita yang dipaksa untuk berdiam di rumah, itu kita bantu ekonominya bagaimana caranya? APBD Kota Bogor itu enggak cukup. Provinsi, kementerian, pemerintah, komitmen atau enggak untuk itu? Kan belum tentu," ungkap Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (12/9/2020).

Selain APBD yang kurang, lanjut dia, personel di beberapa titik, seperti Satpol PP yang dimiliki Kota Bogor jumlahnya tidak memungkinkan. Total Satpol PP yang dipunyai kota Bogor, hanya berkisar 200-an personel.

"Tindakan yang melakukan lockdown terhadap aktivitas ekonomi warga tanpa cukup resources dan logistik, saya kira itu enggak pas. Kita belajar dari PSBB yang sudah dilakukan beberapa bulan ke belakang. Personel-personel kita harus-harus kuat, Satpol PP kita itu enggak sampai 200 personel. Kemudian, TNI-Polri mampu atau enggak? Kan gitu," tuturnya.

Dia menuturkan, hal utama yang kerap menjadi masalah adalah soal konsistensi. Poin kedua, adalah soal ekonomi."Utamanya adalah konsistensi kita, kalau PSBB dilakukan secara total atau lockdown ya oke. Tapi urusan ekonominya selesai atau enggak ini? Personelnya kuat atau enggak? Kalau enggak ya kita enggak konsisten," tuturnya. (Baca: F-PDIP DPRD DKI Tegaskan Tolak PSBB Total di Jakarta)

Dia menuturkan, bilamana Kota Bogor ingin menerapkan PSBB total, maka pihaknya meminta untuk bersama-sama pemerintah pusat berkoordinasi bersama. Ketika koordinasi sudah berjalan. maka masalah-masalah yang ada dapat terurai dan diberikan satu per satu solusinya. "Dibicarakan bersama-sama, oke Kota Bogor kondisinya bagaimana? Kebutuhannya berapa? berapa lama, APBD-nya berapa, provinsi berapa, kementerian berapa? Kan begitu. Ini perlu pendalaman sekali," ujarnya.