ASN Jakarta Boleh Poligami Asal Penuhi Persyaratan Ini

Diatur pula tentang Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7
(1) Atasan Langsung wajib menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pejabat yang Berwenang secara berjenjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
(2) Atasan Langsung yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

Pasal 8
Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang paling lama 3 (tiga) bulan sejak rekomendasi Tim Pertimbangan diterima.



Selain itu, ada pula Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 9
(1) Atasan Langsung yang menerima permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, harus:
a. melakukan penasihatan kepada PPPK dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan; dan
b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari permohonan izin beristri lebih dari seorang.
(2) Dalam hal penasihatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib memberikan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang dengan mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Atasan Langsung menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.