Program Magrib Mengaji RIDO Didukung Tokoh Agama

JAKARTA - Program Magrib Mengaji bagi anak-anak se-Jakarta yang digagas Ridwan Kamil-Suwono (RIDO) jika terpilih pada Pilkada Jakarta 2024 mendapat respons positif dari tokoh agama. Tokoh agama tersebut adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur dan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Agus Suradika.

“Ya, jika benar itu sangat bagus agar anak-anak Jakarta rajin mengaji. Kami setuju program salat berjemaah dan mengaji jika dilaksanakan secara baik dan konsekuen,” ujar Gus Fahrur di Jakarta, dikutip Jumat (18/10/2024).

Gus Fahrur menekankan, suasana religius merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern karena kitab suci mengajarkan nilai-nilai luhur yang perlu digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Pembentukan karakter dengan landasan akhlak moral keagamaan ini jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan landasan lainnya,” ujar Gus Fahrur.





Hal senada dikatakan oleh Agus Suradika. “Itu tradisi lama di Jakarta. Habis Magrib menjelang Isya itu biasanya anak-anak mengaji di surau dan pernah dulu wali kota Jakarta Barat menginisasi itu, tapi karena lingkupnya mungkin hanya berupa edaran dari wali kota, program itu tidak berjalan maksimal,” ujar Agus.

Agus mengungkapkan, Muhammadiyah sudah sejak lama menyampaikan kepada pemerintah mengenai perlunya Magrib Mengaji bagi anak-anak. Ia mendukung penuh bila Ridwan Kamil mau mewujudkan dan menggalakkan program Magrib Mengaji di Jakarta.

“Saya kira kalau Pak Ridwan Kamil mau menginisiasi ini, itu akan baik sekali dan harus diformalkan ke dalam bentuk Pergub setidaknya, syukur-syukur menjadi Perda,” ujarnya.

“Setelah menjadi Perda kan mengikat semua untuk melaksanakan Magrib sampai Isya bagi yang muslim ya wajib mengaji di rumah. Saya kira ini baik sekali menjadi concern juga Pemda DKI Jakarta, di mana warga Jakarta memang mayoritas beragama Islam,” sambungnya.

Menurut dia, memang bisa memunculkan kontroversi ketika orang menganggap pendidikan agama itu sebagai ranah privat. Persoalannya adalah masa depan anak-anak bangsa ini harus diperkuat dengan aspek spiritualitas yang tinggi.

Hal itu dinilai kewajiban negara juga pemda untuk memperkuat spiritualitas, supaya warga Jakarta tetap bisa berinteraksi dengan kemajuan zaman. “Jadi argumen-argumen yang menolak itu barangkali karena memandang kok ini negara ngurusi domain privat. Tapi jangan lupa, kalau terjadi degradasi moral warga, itu yang rugi kita semua. Maka negara wajib, pemerintah wajib ikut,” pungkasnya.