Relawan Anies Ambil Langkah Hukum Buntut NIK KTP Dicatut Pasangan Dharma-Kun
loading...
Koordinator Relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan merespons viralnya dugaan pencatutan NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada Pilkada Jakarta 2024. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara dan Koordinator Relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan merespons terkait viralnya dugaan pencatutan NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada Pilkada Jakarta 2024. Pasangan ini berasal dari jalur independen.
Dia menyatakan keberatan dan bakal mengambil langkah hukum. Bahkan, dia mengungkap NIK sanak keluarganya juga ikut dicatut.
"Kami keberatan dan akan mengambil langkah hukum karena NIK keponakan kami dipergunakan tanpa izin untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon independen Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun di KPU," ujar Iwan, Jumat (16/8/2024).
Dia menegaskan sanak keluarganya yang ikut dicatut tak pernah memberi izin dan tidak kenal kepada pasangan calon jalur perseorangan tersebut. Dia meminta Bawaslu Jakarta menindak Dharma-Kun.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Jakarta Benny Sabdo mengatakan, apabila warga merasa dicatut dan tidak mendukung paslon tertentu untuk melaporkan ke kantor Bawaslu Jakarta.
"Kemarin KPU DKI Jakarta menetapkan verifikasi persyaratan dukungan minimal Calon Gubernur/Wakil Gubernur independen dinyatakan memenuhi syarat. Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan, silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," ujar Benny.
Menurut dia, warga harus membuat laporan resmi dengan datang ke Kantor Bawaslu Jakarta. "Laporan resmi, pelapor datang ke Bawaslu DKI. Nanti petugas kami akan melayani," ucapnya.
Dia menyatakan keberatan dan bakal mengambil langkah hukum. Bahkan, dia mengungkap NIK sanak keluarganya juga ikut dicatut.
"Kami keberatan dan akan mengambil langkah hukum karena NIK keponakan kami dipergunakan tanpa izin untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon independen Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun di KPU," ujar Iwan, Jumat (16/8/2024).
Dia menegaskan sanak keluarganya yang ikut dicatut tak pernah memberi izin dan tidak kenal kepada pasangan calon jalur perseorangan tersebut. Dia meminta Bawaslu Jakarta menindak Dharma-Kun.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Jakarta Benny Sabdo mengatakan, apabila warga merasa dicatut dan tidak mendukung paslon tertentu untuk melaporkan ke kantor Bawaslu Jakarta.
"Kemarin KPU DKI Jakarta menetapkan verifikasi persyaratan dukungan minimal Calon Gubernur/Wakil Gubernur independen dinyatakan memenuhi syarat. Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan, silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," ujar Benny.
Menurut dia, warga harus membuat laporan resmi dengan datang ke Kantor Bawaslu Jakarta. "Laporan resmi, pelapor datang ke Bawaslu DKI. Nanti petugas kami akan melayani," ucapnya.
(jon)
Explore More